Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan menyusun initial memorandum yang akan dijadikan alat bagi Indonesia untuk menyampaikan informasi terkait reformasi ekonomi yang telah dilakukan di Indonesia.

Initial memorandum tersebut merupakan bagian dari tahapan proses masuknya Indonesia dalam keanggotaan Organization for Economic Cooperation Development (OECD).

Initial memorandum adalah dokumen yang disampaikan negara kandidat untuk mengukur tingkat keselarasan regulasi, kebijakan, dan praktik negara kandidat dengan OECD.

“Kita berharap initial memorandum ini akan menjadi alat bagi Indonesia menyampaikan kepada dunia apa saja yang sudah dilakukan oleh Indonesia untuk kita melakukan reformasi ekonomi Indonesia. Saya yakin bahwa keanggotaan Indonesia akan menjadi tambahan kebanggaan, bukan saja untuk Indonesia, tapi juga untuk OECD sendiri,” ujar Suahasil di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/5/2024).

Baca juga: Daftar Pekerja yang Wajib Jadi Peserta Tapera, Kena Potongan 3 Persen dari Gaji per Bulan

Suahasil mengatakan, partisipasi Indonesia di OECD sebenarnya sudah cukup lama. Hanya saja Indonesia baru mulai berprrses menjadi anggota penuh pada saat ini.

Indonesia sudah menjadi partner untuk OECD sejak tahun 2007. Selain itu, pada 2014 Indonesia sudah menjadi koordinator co-chair bersama Jepang memulai program OECD untuk southeast regional program.

"Jadi, ini adalah continuation l, kelanjutan untuk itu kita akan bekerja dengan OECD di bawah arahan bapak presiden, bapak Wapres, pak Menko untuk menyusun inisial memorandum yang isinya assessment terhadap situasi Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Mathias Cormann beserta delegasi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, (28/5/2024).

Pertemuan yang merupakan kelanjutan dari pertemuan pertama pada Agustus 2023 ini bertujuan untuk menginformasikan langkah-langkah yang telah dan akan diambil Indonesia dalam rangka mempercepat keanggotaan di OECD.

Baca juga: Prabowo, Erick Thohir dan Pemilik Gedung Tertinggi di Dunia Bertemu Bahas Investasi di Indonesia

Baca juga: Ketua OJK Sebut Dua Gerakan ini Bisa Jadi Tumpuan Ekonomi Indonesia ke Depan

OECD adalah organisasi internasional yang bergerak dalam bidang ekonomi dan pembangunan. OECD  berkedudukan di Paris dan berdiri pada tahun 1960 dan saat ini telah memiliki 38 negara anggota.

Adapun keuntungan menjadi anggota OECD yakni: Meningkatkan kepercayaan global terhadap Indonesia dalam hal ekonomi; memperluas akses pasar bagi komoditas ekspor dalam negeri; meningkatkan perdagangan dan investasi terutama dalam hal kolaborasi teknologi; meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur ; mendukung reformasi struktural berkelanjutan di Indonesia; serta mendukung penyempurnaan kebijajan dan regulasi sesuai dengan standar negara maju.