TRIBUNNEWS.COM - Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang disahkan lewat terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Rakyat menimbulkan polemik di kalangan pekerja dan pengusaha.

Selain itu, muncul penolakan terkait diwajibkannya para pekerja untuk mengikuti program Tapera tersebut yang iurannya diambil dari gaji sejumlah 2,5 persen.

Pemerintah pun menjelaskan soal polemik kewajiban Tapera bagi pekerja ini.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko awalnya menjelaskan, Tapera adalah program perpanjangan dari program serupa yang dibuat oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum) yaitu terkait penyediaan perumahan.

Namun, sambungnya, program dari Bapertarum tersebut dikhususkan bagi aparatur sipil negara (ASN).

Lantas, saat ini, Moeldoko mengungkapkan program tersebut kini juga bakal diperuntukan bagi pekerja mandiri maupun swasta.

"Tapera itu sesungguhnya perpanjangan dari Bapertarum. Bapertarum ini dulu dikhususkan untuk ASN, sekarang diperluas ke pekerja mandiri dan swasta," katanya dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/5/2024) dikutip dari YouTube Kompas TV.

Moeldoko pun menyebut alasan saat ini, pekerja mandiri maupun swasta harus ikut program seperti Bapertarum yaitu Tapera lantaran masih banyaknya orang yang belum memiliki rumah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Moeldoko menuturkan hingga saat ini masih ada 9,9 juta orang yang belum memiliki rumah.

Baca juga: Moeldoko Klaim Tapera Bukan Program Potong Gaji Atau Iuran Tapi Tabungan

Di sisi lain, Moeldoko juga menyebut pemerintah menyoroti soal tidak seimbangnya kenaikan gaji dan tingkat inflasi, sehingga membuat banyak orang terdampak dan salah satunya adalah tak terjangkaunya harga rumah.

"Oleh sebab itu, pemerintah berpikir keras memahami bahwa jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan tak seimbang."

"Untuk itu harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya bisa punya tabungan untuk bangun rumah. Itu sebenarnya yang dipikirkan," tuturnya.

Tapera Tidak Diberlakukan Tahun Ini

Pada kesempatan yang sama, Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengungkapkan iuran untuk program Tapera tidak akan dilakukan tahun ini meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.