Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Menko Airlangga: Realisasi Anggaran Pengendalian Inflasi Sudah Mencapai Rp39 Triliun

Pemerintah menekankan kesinambungan pasokan domestik untuk menjaga stabilitas pangan di seluruh daerah.

Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Menko Airlangga: Realisasi Anggaran Pengendalian Inflasi Sudah Mencapai Rp39 Triliun
Endrapta Pramudhiaz
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pemerintah menekankan kesinambungan pasokan domestik untuk menjaga stabilitas pangan di seluruh daerah. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyatakan, realisasi anggaran pengendalian inflasi Kementerian/Lembaga pusat sudah mencapai Rp 39 triliun per akhir Mei 2024 dari total anggaran Rp 124,16 triliun.

Hal itu dia sampaikan di depan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2024 secara virtual, Jumat (14/6/2024).

"Realisasi anggaran KL sampai dengan 31 Mei, anggaran pusat untuk pengendalian inflasi sebesar 39 triliun atau 29 persen dari pagu Rp 124,16 triliun. Sementara fiskal daerah realisasi Rp 13,56 triliun dari Rp 92,87 triliun," kata Airlangga.

Baca juga: Inflasi Hanya 2,8 Persen Sementara Pertumbuhan Ekonomi 5,1 Persen, Jokowi: Ini Segar

Airlangga bilang, pemerintah menekankan kesinambungan pasokan domestik untuk menjaga stabilitas pangan di seluruh daerah. Kata dia, hal ini menjadi penting untuk pengendalian inflasi.

"Dari badan pangan akan mempersiapkan terkait dengan hal kedua, yaitu penyediaan data pangan yang akuntabel dengan adanya neraca pangan maka stabilisasi harga di daerah bisa lebih termonitor," jelas dia.

Di sisi lain, stabilisasi harga untuk mengatasi kenaikan harga pangan melalui penyaluran Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) bantuan pangan murah telah berhasil menekan kenaikan harga pangan yang lebih tinggi.

BERITA REKOMENDASI

Selain itu, penambahan alokasi pupuk subsidi, maupun akses pembiayaan untuk sektor pertanian melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Serta memastikan kelancaran distribusi untuk 10 komoditas pangan strategis untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

"Untuk sektor pertanian sebesar 30 persen dan ini yang kedua sesudah sektor perdagangan," jelas Airlangga.

"Memastikan kelancaran distribusi terutama untuk 10 komoditas pangan strategis oleh badan pangan nasional dan optimalisasi tol laut untuk daerah yang tertinggal terpencil dan terluar," sambungnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas