Prabowo-Gibran Siapkan Pembentukan Kementerian Perumahan, Ini Bocorannya dari Dewan Pakar TKN
Saat ini urusan properti atau perumahan masuk ke dalam tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Panangian Simanungkalit, mengatakan bahwa Kementerian Perumahan sedang dipersiapkan untuk pemerintahan yang akan datang.
Saat ini, urusan perumahan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sejak 2014, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat telah digabung.
Nantinya ketika pemerintahan Prabowo-Gibran, khusus perumahan akan kembali memiliki kementerian sendiri.
Baca juga: Respons Pengembang Properti Soal Tapera dan Wacana Pembentukan Kementerian Perumahan
Panangian mengatakan, pihak TKN sedang mempersiapkan dan membuat struktur dari Kementerian Perumahan ini.
"Kementerian Perumahan itu sedang disiapkan. Kita sedang membuat strukturnya. Mudah-mudahan jadi," katanya dalam acara diskusi bertajuk "Demi Rakyat, Wujudkan Gagasan Dana Abadi Perumahan" di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2024).
Menurut Panangian, selama 10 tahun ini para pengembang perumahan seakan kehilangan "induk" karena Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum yang dijadikan satu menjadi PUPR.
Beberapa asosiasi seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) juga merasakan hal serupa.
"Apindo datang, Apersi datang, karena selama 10 tahun ini mereka tidak berani ngomong di luar," ujar Panangian.
"Mereka merasakan seperti anak kehilangan induk ya. Pengembang-pengembang yang sudah IPO juga begitu," lanjutnya.
Oleh karena itu, sebagai bagian dari Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, ia pun memfasilitasi suara para pengembang dan asosiasi ini.
Panangian berharap struktur dari Kementerian Perumahan ini bisa segera rampung dan bisa mewujudkan program Prabowo, yakni membangun tiga juta rumah.
Sebelumnya, Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani menilai, Indonesia membutuhkan kementerian yang fokus bergerak di bidang properti.