Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 T, Tim Prabowo Sebut Hal Teknis sedang Dalam Proses Diskusi
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan masih dalam proses pembahasan detail teknis dari program makan bergizi gratis.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Hendra Gunawan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan masih dalam proses pembahasan detail teknis dari program makan bergizi gratis.
Pemerintah baru saja menetapkan bahwa program unggulan Prabowo-Gibran tersebut akan masuk di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.
Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan, Thomas Djiwandono, mengatakan bahwa hal teknis lebih lanjut soal program ini masih dalam proses diskusi internal pihaknya.
Baca juga: Gibran Respons Fenomena Orang Tua di Solo Tak Terima Anaknya Dicap Stunting, Tolak Makan Gratis
Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024).
"Makan bergizi, saya rasa banyak sekali hal yang teknis. Dalam hal ini, yang saya bisa katakan di sini adalah semua pertanyaan mengenai total jumlah, prosesnya seperti apa, dan sebagainya, itu yang bisa saya katakan adalah ini sedang dipikirkan secara internal," kata Thomas.
Karena masih dalam proses diskusi secara internal, ia mengaku belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai hal teknis dari program ini.
Lebih lanjut, kata dia, masih ada proses siklus APBN di DPR yang harus diikuti. Setelah itu, baru bisa Tim Prabowo menjelaskan soal program makan bergizi gratis ini.
"Saya saat ini tidak bisa menjelaskan teknisnya karena siklus-siklus itu harus kita lalui dulu. Setelah siklus APBN ini selesai, kami akan menjelaskan segala sesuatu yang teknis yang menyangkut program tersebut," ujar Thomas.
Adapun program makan bergizi gratis ini akan dilakukan secara bertahap. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintahan saat ini telah menyepakati hal tersebut dengan Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto.