Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa pekan terakhir,  rasio utang RI di bawah pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto diprediksi akan membengkak hingga 50 persen.

Hal itu dibantah keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono sebagai bagian dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Tommy, sapaannya, menegaskan, pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan membuat rasio utang APBN pada 2025 melebihi 50 persen.

Baca juga: Erick Thohir Tekan Rasio Utang di BUMN: Kalau BUMN-nya Tidak Sehat, Gimana Mau Berkontribusi

"Rasio utang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan di atas 50 persen dan lain sebagainya itu tak mungkin," kata Tommy saat konferensi pers terkait kondisi fundamental ekonomi dan rancangan APBN 2025 di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Adapum defisit Racangangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 telah ditetapkan dalam rentang 2,29 persen sampai dengan 2,82 persen PDB.

Dengan ketetapan itu, rasio utang APBN masih jauh di bawah batas aman sesuai Undang-Undang Keuangan Negara.

Tommy menggarisbawahi bahwa optimisme kontinuitas target-target pemerintahan Prabowo-Gibran itu adalah hasil dari sinkronisasi pemerintah saat ini dan pemerintah selanjutnya.

Dia memastikan kedua pihak sudah mencapai kesapakatan agar postur APBN nanti dapat berjalan efektif dan lancar.

“Silahkan dihitung intinya kami komitmen terhadap target yang sudah direncanakan kini dan telah disepakati dengan pemerintah dan DPR," ucap Thomas.

Ekonom Senior Dradjad Wibowo juga menampik berita dari media asing yang menyebut Presiden Terpilih Prabowo Subianto menaikkan rasio utang RI menjadi 50 persen PDB.

Baca juga: Benarkah Tiap Warga Tanggung Beban Utang Negara? Kemenkeu Jelaskan Fakta Ini

Menurutnya, tidak ada dalam forum manapun pemerintahan Prabowo akan menaikkan debt ratio setengah dari Produk Domestik Bruto.

“Media tersebut bahkan tidak menyebut sumbe resmi. Nama besar tapi tidak profesional menjunjung tinggi etika dan prosedur jurnalisme,” kata Dradjad kepada wartawan.

Dia menegaskan bahwa program makan bergizi gratis seperti disebutkan di Visi Misi akan dijalankan dengan konsisten.