Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, drh. Slamet menilai program makan bergizi gratis memiliki dampak positif bagi anak-anak didik di Indonesia.

Namun dirinya memiliki catatan terkait dana APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun yang akan digunakan pemerintah penerus.

“Jika anggaran pemerintah sedang kurang baik atau terbatas, maka alokasi dana untuk program makan bergizi gratis dapat menjadi tantangan,” kata Slamet kepada Tribun, Selasa (25/6/2025).

Baca juga: Ekonom Sarankan Prabowo Jadikan Kemensos-Kemenkes Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis

Menurutnya, pemerintah harus mengalokasikan sumber daya finansial yang cukup untuk memastikan program ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Sehingga harus ada keberanian Presiden Terpilih untuk memangkas program-program pemerintah sebelumnya yang tidak prioritas.

Misalnya program yang tidak terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat atau membebani APBN.

Slamet memandang jika program ini harus penerbitan uatanf baru sebetulnya bukan menjadi masalah ketika di gunakan program-program yang langsung berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan dan produktivitas rakyat.

“Selama bukan untuk fisik yang hanya proyek-proyek mercusuar tentu didukung,” urainya.

Slamet juga menyoroti ketahanan pangan, secara teori , program ini harusnya bisa meningkatkan ketahanan pangan, sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan para petani kita.

Dengan program ini, potensi terserapnya komoditas petani lokal mestinya akan luar biasa.

Hanya saja, dirinya mengaku masih ragu dengan penyerapan produk hasil petani.

“Karena pengalaman sebelumnya, pemerintah mau enaknya sendiri, saya khawatir pembunuhan kebutuhan pangan ini di penuhi melalui impor dan pemerintah tidak peduli dengan petani kita,” paparnya.

Oleh karena itu pemerintah harus serius melakukan keperpihakan kepada petani.

Harapan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Jawa Barat IV ini, program Makan Bergizi Gratis bukan hanya omon omon.

“Jangan sampai ada kepentingan ekonomi menunggangi program ini,” pungkasnya.

Baca juga: Makan Bergizi Gratis Sedot APBN Rp 71 T, Pengamat Ekonomi: Anggaran Kompromi

Rp 71 T

Sebagaimana diketahui, program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Nilainya yang disepakati pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya yakni sebesar Rp 71 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025.

"Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun," tegas Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan penggunaan anggaran yang dirancang untuk program makan bergizi gratis atau MBG itu akan disusun secara detail oleh Tim Prabowo-Gibran.

Menurutnya, range defisit maupun rasio utangnya juga akan tetap terjamin sesuai batas aman dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

"APBN kita dikelola secara hati-hati dan dijaga sustainability-nya dan kesehatannya sebab ini instrumen penting bagi pemerintah sekarang atau akan datang dan komunikasi kami tetap baik untuk memiliki komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang prudent," ucap Sri Mulyani.