Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Anggota Komisi IV Khawatir Pemerintah Tidak Berpihak Pada Petani di Program Makan Bergizi Gratis

pemerintah harus mengalokasikan sumber daya finansial yang cukup untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan dengan baik

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Sanusi
zoom-in Anggota Komisi IV Khawatir Pemerintah Tidak Berpihak Pada Petani di Program Makan Bergizi Gratis
YouTube Kompas TV
Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto saat mencicipi menu program makan siang gratis yaitu siomay di SMPN 2 Curug, Tangerang pada Kamis (29/2/2024). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, drh. Slamet menilai program makan bergizi gratis memiliki dampak positif bagi anak-anak didik di Indonesia.

Namun dirinya memiliki catatan terkait dana APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun yang akan digunakan pemerintah penerus.

“Jika anggaran pemerintah sedang kurang baik atau terbatas, maka alokasi dana untuk program makan bergizi gratis dapat menjadi tantangan,” kata Slamet kepada Tribun, Selasa (25/6/2025).

Baca juga: Ekonom Sarankan Prabowo Jadikan Kemensos-Kemenkes Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis

Menurutnya, pemerintah harus mengalokasikan sumber daya finansial yang cukup untuk memastikan program ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Sehingga harus ada keberanian Presiden Terpilih untuk memangkas program-program pemerintah sebelumnya yang tidak prioritas.

Misalnya program yang tidak terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat atau membebani APBN.

BERITA REKOMENDASI

Slamet memandang jika program ini harus penerbitan uatanf baru sebetulnya bukan menjadi masalah ketika di gunakan program-program yang langsung berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan dan produktivitas rakyat.

“Selama bukan untuk fisik yang hanya proyek-proyek mercusuar tentu didukung,” urainya.

Slamet juga menyoroti ketahanan pangan, secara teori , program ini harusnya bisa meningkatkan ketahanan pangan, sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan para petani kita.

Dengan program ini, potensi terserapnya komoditas petani lokal mestinya akan luar biasa.

Hanya saja, dirinya mengaku masih ragu dengan penyerapan produk hasil petani.


“Karena pengalaman sebelumnya, pemerintah mau enaknya sendiri, saya khawatir pembunuhan kebutuhan pangan ini di penuhi melalui impor dan pemerintah tidak peduli dengan petani kita,” paparnya.

Oleh karena itu pemerintah harus serius melakukan keperpihakan kepada petani.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas