Anggota Komisi IV Khawatir Pemerintah Tidak Berpihak Pada Petani di Program Makan Bergizi Gratis
pemerintah harus mengalokasikan sumber daya finansial yang cukup untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan dengan baik
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Sanusi
Harapan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Jawa Barat IV ini, program Makan Bergizi Gratis bukan hanya omon omon.
“Jangan sampai ada kepentingan ekonomi menunggangi program ini,” pungkasnya.
Baca juga: Makan Bergizi Gratis Sedot APBN Rp 71 T, Pengamat Ekonomi: Anggaran Kompromi
Rp 71 T
Sebagaimana diketahui, program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Nilainya yang disepakati pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya yakni sebesar Rp 71 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025.
"Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun," tegas Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan penggunaan anggaran yang dirancang untuk program makan bergizi gratis atau MBG itu akan disusun secara detail oleh Tim Prabowo-Gibran.
Menurutnya, range defisit maupun rasio utangnya juga akan tetap terjamin sesuai batas aman dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
"APBN kita dikelola secara hati-hati dan dijaga sustainability-nya dan kesehatannya sebab ini instrumen penting bagi pemerintah sekarang atau akan datang dan komunikasi kami tetap baik untuk memiliki komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang prudent," ucap Sri Mulyani.
