Indonesia Masih Hadapi Tantangan Backlog Perumahan di Angka Jutaan
Sektor privat dinilai menjadi penting dalam mempercepat penyediaan hunian yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menunjang kehidupan
Penulis: Reza Deni
Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia saat ini menghadapi tantangan signifikan dalam sektor perumahan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kebutuhan rumah yang belum terpenuhi atau backlog perumahan masih berada di angka jutaan.
Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tingginya harga lahan di perkotaan, meningkatnya permintaan dari masyarakat urban, dan keterbatasan kemampuan finansial banyak keluarga untuk membeli rumah.
Sektor privat dinilai menjadi penting dalam mempercepat penyediaan hunian yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menunjang kehidupan sosial dan ekonomi penghuninya.
Kadar Baru Berkah sebagai sektor ptivate memastikan akan mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan di Indonesia.
Pada tahun 2025, pihaknya akan membangun 395 unit rumah baru di wilayah Malang dan Sorong sebagai bagian dari kontribusinya terhadap pemerataan akses hunian layak dan terjangkau.
Direktur Kadar Baru Berkah, Iqbal menuturkan bahwa proyek ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian pertama yang nyaman.
“Kami memahami bahwa kepemilikan rumah menjadi tantangan besar, khususnya bagi keluarga muda. Melalui pembangunan ini, kami ingin menghadirkan solusi berupa rumah berkualitas dengan harga yang terjangkau,” ujar Iqbal dalam keterangan, Kamis (21/11/2024).
Baca juga: Ramai-ramai Kritik Tarif PPN 12 Persen: Warganet Serukan Petisi, Jadi Ujian Prabowo Tunaikan Janji?
Iqbal mengatakan beragam tipe rumah disediakan mulai dari rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan minimum hingga rumah komersial dengan desain premium.
“Kami merancang setiap rumah dengan mengedepankan kenyamanan dan estetika, sesuai dengan tagline kami ‘Membangun Kenyamanan’,” tambah Iqbal.
Pihaknya juga bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan untuk menyediakan skema pembiayaan yang fleksibel, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan keterjangkauan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca juga: Prabowo Bahas Impor Beras dengan PM India, Menko Zulkifli Hasan: RI Tak Tambah Importasi
Di satu sisi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk program 3 juta rumah masyarakat yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto.
