Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, drh. Slamet menilai program makan bergizi gratis memiliki dampak positif bagi anak-anak didik di Indonesia.

Namun dirinya memiliki catatan terkait dana APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun yang akan digunakan pemerintah penerus.

“Jika anggaran pemerintah sedang kurang baik atau terbatas, maka alokasi dana untuk program makan bergizi gratis dapat menjadi tantangan,” kata Slamet kepada Tribun, Selasa (25/6/2025).

Baca juga: Ekonom Sarankan Prabowo Jadikan Kemensos-Kemenkes Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis

Menurutnya, pemerintah harus mengalokasikan sumber daya finansial yang cukup untuk memastikan program ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Sehingga harus ada keberanian Presiden Terpilih untuk memangkas program-program pemerintah sebelumnya yang tidak prioritas.

Misalnya program yang tidak terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat atau membebani APBN.

Slamet memandang jika program ini harus penerbitan uatanf baru sebetulnya bukan menjadi masalah ketika di gunakan program-program yang langsung berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan dan produktivitas rakyat.

“Selama bukan untuk fisik yang hanya proyek-proyek mercusuar tentu didukung,” urainya.

Slamet juga menyoroti ketahanan pangan, secara teori , program ini harusnya bisa meningkatkan ketahanan pangan, sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan para petani kita.

Dengan program ini, potensi terserapnya komoditas petani lokal mestinya akan luar biasa.

Hanya saja, dirinya mengaku masih ragu dengan penyerapan produk hasil petani.

“Karena pengalaman sebelumnya, pemerintah mau enaknya sendiri, saya khawatir pembunuhan kebutuhan pangan ini di penuhi melalui impor dan pemerintah tidak peduli dengan petani kita,” paparnya.

Oleh karena itu pemerintah harus serius melakukan keperpihakan kepada petani.