Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai realokasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) diperlukan agar tidak terhadi penambahan defisit fiskal.

Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis pada pemerintahan Prabowo Subianto hanya memakai anggaran Rp71 triliun sekitar 2 sampai 2,5 persen dari belanja negara.

“APBN masih bisa menyerap, melalui realokasi belanja-belanja dari KL lainnya, sehingga tidak perlu menambah defisit,” ucapnya kepada Tribun, Selasa (25/6/2024).

Baca juga: Makan Bergizi Gratis Didanai Rp 71 Triliun, akan Disusun Secara Detail oleh Tim Prabowo-Gibran

Anthony menjelaskan yang menjadi persoalan justru tantangan target dari program tersebut.

Dia melihat sasaran dari program Makan Bergizi Gratis masih belum tergambarkan.

“Target apa yang mau dicapai dengan program makan siang gratis ini? Apakah untuk mengentaskan kekurangan Gizi (stunting)? Target dan sasaran ini sangat penting dan harus terukur dan jelas, agar bisa dibuat program sesuai target dan tepat sasaran,” ucapnya.

Anthony menambahkan apabila program ini diberikan di sekolah di mana saja murid-murid yang mengalami kekurangan gizi.

Hal tersebut yang perlu dijawab sehingga anggaran yang dipakai itu menjadi tidak sia-sia.

”Apakah semua murid saat ini mengalami kekurangan gizi? Kalau tidak, maka program pengentasan stunting ini akan tidak efektif dan salah sasaran,” tukasnya.

Sebelumnya, Program makan gratis yang bakal dijalankan Prabowo-Gibran bakal menelan anggaran mencapai Rp 71 triliun.

Anggaran ini tentu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Dalam program ini APBN tidak mengalami defisit yang terlalu besar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan defisit anggaran cuma mencapai sekitar 2,29 persen hingga 2,82 persen.

Baca juga: Makan Gratis dari BOS, Ketua Komisi X DPR: Anggaran BOS Harus Naik 600 Persen

"Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih, yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp71 triliun," tegas Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Sri Mulyani menyampaikan, penggunaan anggaran yang dirancang untuk program makan bergizi gratis itu akan disusun secara detail oleh tim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, range defisit maupun rasio utangnya juga akan tetap terjamin sesuai batas aman dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

"APBN kita dikelola secara hati-hati dan dijaga sustainability-nya dan kesehatannya sebab ini instrumen penting bagi pemerintah sekarang atau akan datang dan komunikasi kami tetap baik untuk memiliki komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang prudent," ucapnya.

Anggaran program makan bergizi gratis telah ditetapkan sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025.

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan, Thomas Djiwandono, berpendapat jumlah tersebut merupakan angka yang sangat baik.

"Rp71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik," ucapnya dalam konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin.

Ia menyebut, pihak gugus tugas dan pemerintahan sekarang telah menyepakati angka tersebut.

Thomas juga mengatakan, masih ada proses siklus APBN di DPR yang harus diikuti.

"Itu juga penting digarisbawahi. Kami sangat mengikuti siklus tersebut. Jadi, angka yang sudah disepakati tetap harus melewati proses siklus APBN tadi," ujarnya.