Pusat Data Nasional Diserang Ransomware, Kominfo: Baru 5 Layanan Publik yang Pulih
Kominfo mengungkap baru ada lima layanan publik yang pulih usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang ransomware.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Sanusi
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkap baru ada lima layanan publik yang pulih usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang ransomware.
Diketahui, ransomware merupakan malware yang melakukan aksinya dengan masuk ke dalam sistem lalu mengenkripsi data maupun sistem.
"Kita prioritaskan juga pemulihan pelayanan publik dan hari ini sudah ada lima tenant yang pulih," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (26/6/2024).
Baca juga: PDN yang Diserang Ransomware Diklaim Gunakan Fitur Windows Defender, Kominfo: Sedang Diinvestigasi
Layanan yang sudah pulih ada Imigrasi dari Kementerian Hukum dan HAM, layanan SIKAP LKPP, layanan perizinan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, layanan ASN digital Kota Kediri, dan layanan Si Halal Kementerian Agama.
Ia pun berharap hingga akhir Juni bisa ada sekitar 18 layanan yang pulih.
Adapun pemulihan ini diutamakan untuk tenant-tenant atau Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki backup data atau cadangan data. Ada 44 dari 282 tenant yang memilikinya.
Direktur Network & IT Solution Telkom Indonesia Herlan Wijanarko menambahkan, 44 tenant tersebut yang masih memiliki cadangan data telah dikontak dan diupayakan pengaktifan kembali layanan mereka.
"Kira-kira jumlah 44 tenant, ini kami masukkan sebagai recovery stage 1. Kami kontak, kemudian kami klarifikasi dengan para tenant, dan mulai kami upayakan untuk bisa kami aktifkan layanannya. Tentu melalui medium temporer ya. Jadi kami punya dua medium temporer di PDNS 1 dan 1 di pihak lain yang kita siapkan untuk mengaktifkan temporary," jelas Herlan.
Herlan mengatakan, tenant yang tidak memiliki backup data, akan disediakan wadah baru sebagai pengganti PDNS 2.
Baca juga: PDN Alami Serangan Siber, KPU Bakal Evaluasi Demi Pengamanan Data Pilkada
"Jadi, kami kontak satu per satu dengan Kominfo untuk memastikan apakah tenant ini memiliki backup di lokal atau tidak, termasuk situasi layanannya. Hasilnya ada beberapa tenant memiliki backup, ada beberapa tidak," tutur Herlan.
"Nah, nanti stage kedua, kalau memang ini enggak ada backup, kami akan set ulang, kami siapkan environment yang baru sebagai pengganti PDNS 2 yang sudah kami kunci [dengan] asistensi BSSN. Kami implementasikan semua aspek security yang membuat ini lebih aman," pungkasnya.
