Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Agar bisa mendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik (EV) lebih cepat di Indonesia, pemerintah perlu menggenjot sosialisasi ke masyarakat dan memperluas pembangunan sarana pengisian daya kendaraan listrik.

Pengamat energiEko Adji Buwono menjelaskan ekosistem kendaraan listrik mendukung upaya guna mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

"Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif mengenai manfaat dari kendaraan listrik kepada masyarakat dan seluruh insan di BUMN. Salah satunya melalui pemberian insentif sebesar Rp7 juta untuk motor listrik baru dan Rp. 10 juta untuk konversi dari motor BBM,” ungkap Eko yang juga Project Coordinator Entrev.

Entrev atau Enhancing Readiness for The Transition to Electric Vehicles in Indonesia) adalah proyek kolaborasi antara United Nations Development Programme (UNDP) dengan Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal GATRIK untuk membangun dan menguatkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Dia juga menekankan perlunya mendorong tumbuhnya industri komponen pendukung agar harga kendaraan listrik lebih bersaing dengan kendaraan konvensional.

Salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah yaitu mengembangkan industri baterai kendaraan listrik, salah satunya bahan lithium guna membuat komponen elektrolit, graphite guna membuat anoda.

"Dibutuhkan juga cobalt dan mangan untuk membuat komponen katoda. Dengan kurangnya bahan baku, Pemerintah telah menjalin kerja sama dengan negara lain seperti Australia, Kenya, dan Kongo yang memiliki bahan material yang dibutuhkan,” ujarnya.

Baca juga: PLN Tambah 111 SPKLU di Rest Area Jalan Tol, Ini Sebaran Lokasinya

Pemerintah juga perlu mendorong pengembangan industri lokal untuk komponen utama kendaraan listrik seperti Brushless DC Motor/BLDC, Electronic Control Unit/CU dan komponen pendukung lainnya.

“Pengembangan industri komponen utama ini terus didorong, sehingga secara bertahap terjadi penguasaan produksi secara utuh, juga memberikan insentif kepada industri lokal atau impor sepanjang industri dalam negeri belum mampu,” lanjut Eko.

Pemerintah juga perlu lebih masif menyiapkan infrastruktur bagi kendaraan listrik berupa pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).

Baca juga: Populasi Kendaraan Listrik Tembus 188.924 Unit di 2023, Bisnis SPKLU Makin Menjanjikan

“Hingga saat ini telah tersedia 1.380 unit SPKLU Mobil EV, 9.886 unit SPKLU sepeda motor EV dan 2.182 SPBKLU di seluruh Indonesia," ujarnya.

Pemerintah juga perlu terus mendorong setiap SPBU untuk menyediakan sarana pengisian listrik dan baterai swap untuk memanfaatkan sarana prasarana yang sudah tersedia dan menstandarisasi jenis baterai 48V, 60V, 72V.

Pemerintah juga perlu mendorong industri pengolahan baterai bekas untuk menciptakan ekonomi sirkular agar tidak membahayakan lingkungan serta memberikan nilai tambah ekonomi.

"Pendekatan ekonomi sirkular memanfaatkan baterai bekas dari kendaraan listrik untuk dijadikan bahan baku pembuatan baterai lithium yang baru. Hal ini sejalan dengan kewajiban industri baterai untuk melakukan recycle,” ujar Eko.