Warisan Utang Jatuh Tempo Pemerintahan Jokowi Rp 800 Triliun di 2025, Prabowo Perlu Waspada
Jumlah utang pemerintahan Jokowi-Maruf Amin yang akan jatuh tempo pada 2025 nilainya cukup jumbo, mencapai Rp 800 triliun.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Choirul Arifin
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jumlah utang pemerintahan Jokowi-Maruf Amin yang akan jatuh tempo pada 2025 nilainya cukup jumbo, mencapai Rp 800 triliun.
Menurut data Kementerian Keuangan, per 30 April 2024, total utang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 800,33 triliun. Utang ini asalnya dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun dan utang pinjaman Rp 100,19 triliun.
Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha M. Rachbini pun memandang hal tersebut harus menjadi sesuatu yang diwaspadai oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pasalnya, Prabowo-Gibran memiliki sejumlah program unggulan yang memiliki anggaran jumbo. Sebut saja makan bergizi gratis yang pada tahun depan telah dianggarkan di APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun.
"Ini sebenarnya perlu kewaspadaan di tengah-tengah program pemerintah yang fantastis, jumbo, menjalankan pembiayaan terhadap program itu ditambah dengan utang jatuh tempo," katanya dalam acara diskusi bertajuk "Warisan Utang Untuk Pemerintah Mendatang" di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).
Dalam menyikapi ini, Pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai harus menggenjot pendapatan negara agar meningkat, jangan sampai malah menurun.
Jika kelak pendapatan negara tidak naik atau bahkan menurun, defisit fiskal tentu akan kena dampaknya, yakni menjadi semakin lebar.
"Kalau pendapatannya tetap atau turun, justru jadinya defisitnya akan besar. Pembiayaan lewat mana? Ditutup lagi bisa jadi lewat utang baru lagi. Ini rasanya jadi kayak kita enggak bisa lepas dari utang," ujar Eisha.
Baca juga: Akhir Oktober 2023, Utang Pemerintah Melonjak Jadi Rp 7.950,52 Triliun
Oleh karena itu, ia menekankan agar Pemerintahan Prabowo-Gibran bisa waspada dan hati-hati untuk ke depannya.
"Jadi memang perlu kewaspadaan, kehati-hatian, bagaimana ke depan dengan program-program yang banyak dengan (utang) jatuh tempo di 2024, 2025, dan tahun-tahun berikutnya. Ini akan memberikan dampak terhadap keseimbangan fiskal kita," pungkas Eisha.
Baca juga: Pembiayaan Utang Pemerintah per Oktober Rp 203,6 Triliun, Sri Mulyani: Lebih Kecil dari Tahun Lalu
Sebelumnya, Ekonom senior INDEF Faisal Basri mengungkapkan bahwa Presiden Indonesia 2024-2029 terpilih Prabowo Subianto, menjadi presiden paling sial.
Menurutnya, hal itu dikarenakan Prabowo mewarisi utang negara dari pemerintah Jokowi sebesar Rp 800 triliun.
"Pak Prabowo ini sebetulnya adalah presiden yang paling sial Kenapa sial? Karena dia diwariskan oleh beban yang sangat besar," kata Faisal dalam diskusi publik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024).
Ia menerangkan, tahun depan utang jatuh tempo yang dibuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp 800 triliun.
"Belum lagi kan segala macem. Akhirnya Pak Prabowo bilang ke Pak Jokowi 'sorry nih Pak Jokowi, Pak Jokowi menambah beban saya saja nih'," kata Faisal.
Menurutnya, salah satu cara agar ada perubahan, Prabowo Subianto nantinya harus melepaskan ikatan dengan Jokowi.
"Jadi, yang memungkinkan adanya perubahan Pak Prabowo melepas ikatan dengan Pak Jokowi," lanjutnya.
"Karena kerusakan ini wariskan akan mendekatkan diri kita ke jurang. Kalau ini yang terjadi paling lama 2026 itu akan meledak," tegasnya.