TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koperasi merupakan sistem ekonomi paling ideal bagi Indonesia, sebagaimana tersurat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang berbunyi, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan."

Akan tetapi dalam praktiknya, koperasi tidak berdaya ketika menghadapi sistem ekonomi liberal/kapitalis seperti konglomerasi, dan juga disrupsi teknologi di era Revolusi Industri 4.0 memasuki Revolusi Industri 5.0 ini.

Begitu pun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Apalagi di tengah disrupsi teknologi era Revolusi Industri 4.0 yang kini mulai memasuki Revolusi Industri 5.0.

Baca juga: LPEM UI: Pengadaan Makan Bergizi Gratis Idealnya Dilakukan BUMDes atau Koperasi di Desa-desa

"Sebab itu, peran Bidang Koperasi dan UMKM di PDI Perjuangan kian menemukan relevansi dan momentumnya," kata I Made Urip di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

MU, panggilan akrab Made Urip, adalah salah seorang kader yang baru saja dilantik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua DPP PDIP Bidang Koperasi dan UKM.

MU dilantik bersama puluhan kader lainnya sebagai Pengurus DPP PDIP hingga 2025 yang merupakan perpanjangan dari Pengurus DPP PDIP Periode 2019-2024 karena pada November nanti ada momentum Pilkada 2024, sehingga Kongres PDIP yang sebelumnya dijadwalkan tahun ini diundur menjadi tahun 2025.
Konsekuensinya, masa bakti pengurus pun diperpanjang sampai 2025. Perubahan tersebut telah disahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Baca juga: Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama Jadi Ketua DPP PDIP Sampai 2025

Posisi MU pun turut berubah, dari sebelumnya Ketua DPP PDIP Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Ketua DPP PDIP Bidang Koperasi dan UKM.

Apakah mitra kerja MU di DPR RI dengan pemerintah pun akan berubah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian, kini menjadi bermitra dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian BUMN?

Sebagai anggota DPR RI, apa penugasannya di komisi juga akan berpindah, dari semula Komisi IV yang membidangi partanian, lingkungan hidup dan kehutanan, ke Komisi VI yang membidangi Koperasi, UMKM dan BUMN?

MU mengaku siap ditugaskan di mana saja. "Sebagai petugas partai, ibarat prajurit, kita harus siap ditempatkan di mana saja," ujar wakil rakyat asal Bali ini dengan nada diplomatis.

Adapun tugasnya di partai saat ini adalah memberdayakan anggotanya melalui koperasi dan UMKM yang tentu saja tidak mudah ketika berhadapan dengan konglomerasi dan disrupsi teknologi era Revolusi Industri 4.0 serta memasuki Revolusi Industri 5.0.

Baca juga: Profil Ronny Talapessy, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Eks Pengacara Eliezer

"Inti koperasi itu gotong-royong. Ini selaras dengan visi PDIP yang juga berbasis gotong-royong. Apalagi anggota dan konstituen PDIP mayoritas adalah 'wong cilik' seperti anggota koperasi dan pelaku UMKM. Kami tetap berkomitmen untuk memajukan koperasi dan UMKM," jelas legislator yang sudah lima periode ini duduk di Senayan secara berturut-turut sejak 1999.

MU pun sudah memetakan tantangan koperasi dan UMKM di tengah disrupsi teknologi pada era Revolusi Industri 4.0 memasuki Revolusi Industri 5.0 ini supaya tidak makin tergerus oleh konglomerasi dan disrupsi teknologi.

Yakni, kata MU, kualitas kelembagaan, daya saing dan disrupsi teknologi. "Jadi harus dilakukan penguataan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia supaya berdaya saing tinggi, dan adaptif terhadap teknologi informasi," paparnya.