Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal meyakini Presiden 2024 terpilih Prabowo Subianto bisa mengatasi kebocoran APBN dan menangani utang jatuh tempo Indonesia tahun depan yang mencapai Rp 800 triliun.

"Bagi partai buruh ini satu problema yang serius (Hutang jatuh tempo 2025). Kami berpendapat tidak bisa ada hutang, nol. Sehingga memberdayakan kebocoran (APBN)," kata Said Iqbal kepada Tribunnews.com di Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Ia melanjutkan kebocoran APBN/APBD itu mencapai 30 persen. Kalau pemerintah bisa menghemat 20 persen saja, tidak perlu berhutang.

"Kebocoran pasti ada di seluruh dunia, katakan dari 30 persen (bocornya turun) menjadi 10 persen. 20 persen itu hemat berarti kan nggak perlu hutang.

Bukan apa-apa harus pajak dinaikin, kata Said Iqbal. Kemudian ia meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto tahu benar bagaimana atasi kebocoran anggaran APBN/APBD.

"Kebocoran akan tetap ada tetapi diperkecil. Dengan demikian tidak perlu hutang," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya dengan membayar hutang Rp 800 triliun. Artinya 20℅ dari APBN Rp 4.000 triliun.

Dengan angka tersebut menurutnya berapa banyak sekolah dan rumah sakit bisa dibangun. Berapa banyak makan siang bisa ditingkatkan. Serta berapa banyak angkutan bisa digratiskan.

Baca juga: Warisan Utang Jatuh Tempo Pemerintahan Jokowi Rp 800 Triliun di 2025, Prabowo Perlu Waspada

"Rp 800 triliun itu angka nolnya saja tidak bisa dihitung. Jadi akan memberatkan APBN/APBD oleh karena itu ke depan jangan berhutang," harapnya.

Diberitakan sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung masa transisi pemerintahan.

Menurut Prabowo BPK sangatlah penting dalam mengawasi keuangan pemerintah.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Izin Gunakan SAL Rp 100 Triliun untuk Tambal Defisit APBN 2024

"Insyaallah pasti, ya BPK itu yang penting, BPK andalan kita," kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (8/7/2024).

Prabowo berharap BPK lebih ketat mengawasi laporan keuangan pemerintah pusat. Prabowo tidak ingin ada kebocoran APBN.

"Ke depan BPK harus lebih ketat mengawasi, kita tidak menginginkan ada kebocoran, kita tidak menginginkan uang rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan, tiap rupiah harus kita amankan, kita yakinkeun berguna untuk bangsa dan rakyat," kata Prabowo.