Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat terdapar 112 kapal ikan yang melakukan praktik illegal fishing di perairan laut Indonesia, sepanjang periode semester I-2024.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (Dirjen PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono mengungkapkan, angka tersebut terdiri dari 97 kapal milik nelayan lokal atau Kapal Ikan Indonesia (KII) dan 15 merupakan Kapal Ikan Asing (KIA).

Untuk KIA, jika dirinci lebih lanjut terdiri dari 1 kapal berbendera Rusia, 2 kapal Malaysia, 3 kapal Vietnam, dan 9 kapal asal Filipina.

Baca juga: Nilai Impor Perikanan RI Turun Jadi 219 Juta Dolar AS di Semester I-2024, KKP Ungkap Penyebabnya

"Kapal-kapal mana saja yang 112 itu? Ada kapal Indonesia, 97 kapal. Kemudian Malaysia ada 3, kemudian Vietnam ada 2, Filipina ada 9 dan Rusia 1," ungkap Pung di kantor KKP, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

"Dan yang paling banyak di sini 9 yaitu Filipina, nilainya skornya tinggi," sambungnya.

Pung mengungkapkan, pihaknya terus memperkuat upaya dalam menjaga pengawasan perikanan di perairan Nasional.

Adapun, keberhasilan penangkapan pelaku illegal fishing dan destructive fishing ini merupakan hasil dari penerapan sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terintegrasi berbasis teknologi.

Baca juga: Nilai Ekspor Produk Perikanan 2,71 Miliar Dolar AS di Semester I 2024

Pung mengungkapkan, infrastruktur pengawasan berbasis teknologi seperti Command Center KKP mampu mendeteksi aktivitas illegal fishing di perairan Indonesia.

Hal ini merupakan salah satu upaya KKP untuk memulihkan kesehatan laut serta potensi kelautan dan perikanan di Indonesia.

"Dalam hal pengawasan di laut menggunakan sistem pengawasan terintegrasi menggunakan kapal pengawas dan didukung operasi udara dan Command Center," ucap Pung.

"Kami didukung beberapa item. Untuk alat pengawasan Command Center kita bisa deteksi kapal yang sedang melakukan operasional di laut. Terutama kapal perikanan," pungkasnya.