*Prabowo Duduk di Samping Jokowi saat Rapat

*Program Prabowo Dapat Pagu Rp71 Triliun

*Jokowi Minta RAPBN 2025 Akomodasi Program Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran Rp71 triliun pada Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk program Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Pagu Rp71 triliun itu termasuk untuk program makan bergizi gratis yang menjadi janji kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran yang disiapkan Kemenkeu itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta menteri-menteri mengakomodir program-program Prabowo di RAPBN 2025.

Baca juga: Gibran Uji Coba Makan Bergizi Gratis di SDN 4 Tangerang, Menunya Nasi, Telur Dadar, Sayur dan Susu

"Sampai saat ini yang kita sudah mendapatkan arahan dari Presiden saat ini dan Presiden terpilih adalah total anggarannya Rp71 triliun," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/8).

Sri Mulyani belum bisa membeberkan detail anggaran program tersebut. Menurutnya, hal itu masih dibahas oleh tim pelaksana program dari Prabowo.

Meski begitu, ia memastikan program-program Prabowo aman di APBN 2025.

Presiden Jokowi sendiri yang akan menjelaskan ke publik mengenai rancangan detail APBN 2025 pada Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus mendatang.

"Nanti ya yang untuk beberapa final kebijakan-kebijakan yang substansial, baik dari sisi penerimaan negara dan belanja, nanti kita akan tuangkan di dalam nota keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit," ujarnya.

Presiden Jokowi kemarin mengumpulkan para menterinya di Istana Negara mempersiapkan rancangan APBN 2025.

Dalam rapat itu, Sri Mulyani juga melaporkan kajian tentang hal-hal yang berpotensi mempengaruhi APBN 2025 kepada Jokowi dan Prabowo.

"Untuk itu, kami hari ini sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan Presiden Terpilih mengenai situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025," ucapnya.

Jokowi dalam rapat khusus itu memang menitikberatkan perancangan APBN pada program-program Prabowo. Dia juga mewanti-wanti ancaman global yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan anggaran Indonesia.

"Saya ingin di dalam rencana rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program presiden terpilih," ungkap Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/8).

Prabowo sendiri ikut hadir dalam rapat itu. Menteri Pertahanan itu bahkan duduk sejajar di samping kanan Presiden Jokowi.

Mengenakan kemeja putih, Prabowo duduk diapit Presiden dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

Dari pantauan Tribunnews, Prabowo tampak serius mengikuti jalannya rapat. Sesekali ia tampak menulis arahan dari Presiden Jokowi.

Sejumlah pejabat juga tampak hadir dalam rapat tersebut. Di antaranya yakni Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mentan Amran Sulaiman, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.

Selain meminta dalam penyusunan RAPBN 2025 mengakomodir program Prabowo-Gibran, Jokowi juga meminta RAPBN 2025 harus dibuat dengan kewaspadaan terhadap situasi dunia.

Salah satu yang ia soroti adalah potensi perlambatan ekonomi global.

Dia berkata ancaman terhadap APBN 2025 bisa berasal dari kebijakan suku bunga negara lain hingga kondisi geopolitik yang memanas.

Untuk mengantisipasi itu, Jokowi menilai Indonesia perlu punya lebih banyak pemasukan. "Optimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara. Saya ingin menggarisbawahi kemudahan berinvestasi," ujarnya.

Jokowi kemudian menutup pembukaan ratas dengan meminta RAPBN 2025 fokus untuk program tertentu. Menurutnya, pemerintah tak bisa menjalankan banyak program dengan anggaran yang terbatas.

Maka itu Jokowi meminta jajarannya memaksimalkan langkah langkah dalam meningkatkan target penerimaan negara. Jokowi menekankan pentingnya kemudahan berinvestasi di Indonesia serta peningkatan barang barang ekspor.(tribun network/fik/dod)