Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memberikan catatan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menurut Huda, secara umum RAPBN 2025 disusun dengan mengakomodir program pemerintahan terpilih selanjutnya, seperti program makan bergizi gratis dan ketahanan pangan.

"Ada beberapa catatan saya terkait dengan pembacaan RAPBN 2025," ujar Huda saat dihubungi Sabtu (17/8/2024).

Pertumbuhan ekonomi, dinilai Huda, ditarget dengan sangat moderat, di angka 5.2 persen seiring dengan potensi tidak tecapainya target pertumbuhan ekonomi tahun 2024.

Dalam masa Pemerintahan Jokowi, menurut Huda, target pertumbuhan ekonomi hanya 1 kali tercapai, di tahun 2022. Selebihnya memang gagal tercapai.

Baca juga: Jokowi Bacakan Belanja Negara dalam APBN 2025 Rp 3.613,1 Triliun, Anggaran Pendidikan Capai Rp 722 T

"Apalagi jika melihat janji Jokowi untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, realisasi hanya di angka 5 persen-an saja. Bagi Prabowo, berat untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi ke angka 8 persen," tutur Huda.

Kemudian, lanjut Huda, Dana pendidikan dibuat pas dengan mandatory spending sejumlah 20 persen dari belanja negara. Padahal, kebutuhan untuk belanja pendidikan meningkat akibat masuknya program makan bergizi gratis yang dianggarkan sebesar Rp71 triliun.

"Angka tersebut sudah mengambil porsi hingga 10 persen dari belanja bidang pendidikan. Belum juga ditambah fokus pemerintah adalah memperbaiki bangunan sekolah yang sudah rusak, seharusnya membutuhkan dana yang lebih banyak," imbuh Huda.

Selanjutnya, Huda menyoroti niaya infrastruktur yang berkurang meskipun ada pembiayaan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) artinya ada proyek infrastruktur pemerintahan Jokowi yang akan dirasionalisasikan

"Hal ini senada dengan komitmen Prabowo untuk menggunakan APBN untuk fokus ke pembangunan pangan dan sumber daya manusia," terang Huda.

Di sisi lain, kata Huda, dia menyoroti soal tidak adanya pernyataan mengenai anggaran subsidi, baik untuk subsidi BBM maupun listrik secara spesifik.

"Hanya ada keterangan dalam penjagaan daya beli masyarakat salah satunya melalui pemberiaan subsidi. Pembahasan subsidi dalam pembahasan rincian anggaran. Ada kemungkinan subsidi BBM dikurangi," kata Huda.

Penerimaan perpajakan diprediksi hanya tumbuh sebesar pertumbuhan alamiah-nya saja yaitu pertumbuhan ekonomi plus inflasi (7,8 persen).

"Artinya memang tidak memerlukan effort lebih dari perpajakan, kecuali target tahun ini tidak tercapai yang artinya pertumbuhan penerimaan perpajakan bisa lebih dari 7,8 persen," tutur Huda.

Defisit anggaran terhadap PDB meningkat dari 2.29 menjadi 2.53 persen menandakan ada ruang yang lebih luas bagi pemerintahan selanjutnya untuk menarik hutang lebih banyak di anggaran tahun depan. Hal ini, kata Huda, harus disikapi dengan hati-hati agar porsi hutang terhadap PDB tidak meningkat.

"Saya berharap RAPBN akan dibahas secara transparan tanpa ada hal yang disembunyikan. Kesejahteraan tenaga pendidik menjadi hal yang harus dilakukan juga selain memperbaiki sekolahan secara fisik dan pemberian gizi bagi siswa," terang Huda.