Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto, menilai pergantian Menteri ESDM Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadia tidak akan efektif mengingat sisa waktu pemerintahan kurang dari dua bulan.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu,pembahasan program strategis Kementerian ESDM tidak akan tuntas. Dia menyebut pergantian menteri kali ini sebagai kerjaan yang sia-sia dari sisi kinerja. Lebih kuat pada bobot politiknya.

“Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi. Jadi ini murni bersifat politis”, kata Mulyanto, kepada wartawan Senin (19/8/2024).

Mulyanto menjelaskan, dari sisi perundangan, di ujung masa pemerintahan ini, pekerjaan rumah yang tersisa yang harus dituntaskan Menteri ESDM adalah RUU EBET, PP KEN (Kebijakan Energi Nasional), dan RUU Migas.

“Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti Menteri. Menurut saya justru akan semakin molor. Tidak perlu lah reshuffle sekarang. Presiden seperti kurang kerjaan,” kata Mulyanto.

Mulyanto menambahkan yang lebih perlu dilakukan presiden saat ini adalah menertibkan bidang kerja para menteri yang sermrawut. Bukan reshufle jelang suksesi.

“Dari pada ganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya," ujarnya.

Mulyanto menegaskan persoalan ruwet justru terletak pada tata kelola dan tugas-fungsi kementerian terkait bidang ESDM yang tumpang tindih, antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM, bukan pada posisi menterinya.

Baca juga: Presiden Jokowi Resmi Lantik Bahlil Lahadalia Jadi Menteri ESDM Gantikan Arifin Tasrif

“Ini yang harusnya diurai dan diperbaiki. Belum lagi maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas dll. yang masalahnya bersifat kronis dan struktural. Juga soal ketidaktepat-sasaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang berlarut-larut dan menekan anggaran negara dan masalah ketidakadilan,” ujar Mulyanto.

“Menjelang purna tugas, mandeg pandhita, Pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden Terpilih. Bukan malah ngegas secara politis kejar tayang saat injury time," ucapnya.

"Tata kelola Pemerintahan harus konsisten dijalankan agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih. Bukan sradak-sruduk ugal-ugalan,” tandasnya.

Baca juga: Profil Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM Baru Gantikan Arifin Tasrif, Dilantik Jokowi Hari Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Adapun Posisi Bahlil awalnya sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 2019.

Pelantikan tersebut sesuai Surat Keputusan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju.

"Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Jokowi membacakan sumpah diikuti Bahlil di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

"Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," lanjutnya.

Selain Bahlil, menteri yang akan dirombak yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly Laoly, Menteri ESDM Arfin Tasrif.

Presiden juga akan melantik tambahan Wakil Menteri Komunikasi dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sementara Kepala Lembaga baru yang dilantik yakni Kepala Badan Gizi Nasional dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

"Pengangkatan Menteri, Wakil Menteri dan Kepala Badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar dan efektif," kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Kemenaesneg, Yusuf Permana.

Yusuf mengatakan bahwa selain mengundang para menteri yang dilantik, pihaknya juga mengundang para keluarga dari pejabat tersebut.

"Para Menteri terkait diundang. Keluarga di Undang," pungkasnya.