Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

AGI: Industri Game Turut Ditopang Digitalisasi Pembayaran

AGI menyampaikan perkembangan industri game nasional, turut berkembang seiring dengan sistem pembayaran dalam game dilakukan secara digital.

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in AGI: Industri Game Turut Ditopang Digitalisasi Pembayaran
Freepik
Asosiasi Game Indonesia (AGI) menyampaikan perkembangan industri game nasional, turut berkembang seiring dengan sistem pembayaran dalam game dilakukan secara digital. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Asosiasi Game Indonesia (AGI) menyampaikan perkembangan industri game nasional, turut berkembang seiring dengan sistem pembayaran dalam game dilakukan secara digital.

"Transaksi digital sangat krusial dalam industri game, yang mayoritas pembayarannya dilakukan secara digital," ujar Ketua Umum AGI Cipto Adiguno saat dihubungi, Rabu (14/8/2024).

Cipto melihat transaksi digital semakin umum digunakan, apalagi di kota-kota besar di Indonesia sudah menjadi sarana utama menggantikan transaksi dengan uang kertas atau logam.

Baca juga: Dua BUMN Kolaborasi Buat Layanan Penarikan Tunai dan Qris

"⁠Semakin masyarakat biasa bertransaksi secara digital, mereka akan semakin nyaman untuk membayar konten game," tutur Cipto.

Umumnya, kata Cipto, platform marketplace game bekerja sama dengan payment gateway sebagai perantara pembayaran. Salah satu pembayaran yang digunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

"Terutama yang menyediakan berbagai cara bagi masyarakat untuk membayar, antara lain QRIS," tambah Cipto.

BERITA REKOMENDASI

Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dalam setahun terakhir, yakni mencapai 226,54 persen.

Indra, praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC), perusahaan penyedia jasa teknologi digital mengutip pernyataan BI bahwa QRIS telah memiliki standar nasional yang mengacu pada fitur keamanan internasional.

"Artinya dari sisi keamanan tentunya jaminan menghindari adanya Fraud. Tapi seperti kata BI, semua pengawasan ini menjadi tanggungjawab bersama, baik penyedia maupun pengguna,” ujar Indra mengutip pernyataan Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta Juni lalu.

Indra juga memastikan BI bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), dimana perusahaanya ada didalamnya, selalu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait keamanan transaksi QRIS kepada para merchant.

Baca juga: Asosiasi Pedagang Pasar: Transaksi E-Wallet dan QRIS Perlu Terus Digenjot

Contoh inovasi dilakukan perusahaannya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM adalah memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing, dan insentif lainnya selama menjadi mitra.

Beberapa diantaranya adalah bermitra dengan komunitas Tamado Grop di Sumatera untuk menjangkau UMKM di Pematang Siantar, Kabupaten Samosir, Aceh, Bali dan beberapa tempat lainnya.

Aplikasi Posku Lite juga ikut serta berpartisipasi meramaikan kegiatan Jateng Fair 26-11 Agustus 2024 dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) di Bali yang menggelar IKAPPI FEST di Bali 18-25 Agustus 2024.

"Keikutsertakan Poskulite di Jateng dan Bali tentunya untuk mendukung dan memfasilitasi pelaku bisnis dan UMKM di kedua provinsi tersebut dalam memberikan kemudahan dan kecepatan baik untuk pencatatan maupun transaksi usaha yang dijalankan," tambahnya.

Menurut Indra, masih minimnya wawasan dan literasi yang ada, membuat masyarakat, khususnya pelaku usaha masih takut menggunakan aplikasi digital tersebut. Padahal, kata dia aplikasi kasir digital memiliki banyak manfaat, salah satunya pencatatan transaksi, arus keluar masuk barang atau uang dalam menjalankan bisnis lebih aman dan terpercaya.

"Ketakutan ini kami jawab dengan menghadirkan program menarik selama pameran di kedua provinsi itu yang berhasil memikat banyak pengunjung dengan harga gratis yang ditawarkan," terangnya.

Dalam kesempatan ini, Indra menyarankan perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital sudah memiliki ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang Sistem Keamanan Informasi.

"Bentuk sederhana implementasi dari ISO itu adalah quick respon terhadap masukan dari pengguna (merchant) yang datang dari berbagai saluran informasi. ISO ini juga pertahanan diri dari kemungkinan terjadinya kebocoran data," tambahnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas