Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengakomodir minat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Mereka membutuhkan tanah seluas kurang lebih 100 hektare (ha) untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, PBNU bisa memilih di IKN bagian mana mereka akan membangun fasilitas mereka dan akan disesuaikan kembali dengan rencana tata ruang yang ada.

"Nanti disesuaikan atau mix used kan bisa juga. Dia bisa milih di mana [mau membangun fasilitas]. Nanti kalau memang sesuai, ada beberapa opsi nanti bisa pilih," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Menurut Endra pihaknya bisa menyediakan lahan 100 ha seperti yang dibutuhkan PBNU.

"Semisal PBNU perlu apa, sarana pendidian, olahraga, tinggal lihat rencana tata ruangnya adanya di mana. Kan kita harus melihat utuh konteksnya," ujar Endra.

"Kalau soal tanah 100 hektare, di IKN itu tanahnya kan 56 ribu hektare. Artinya kalau dari ketersediaan tanahnya, itu ada. Alokasinya di mana harus merujuk pada rencana tata ruang," lanjutnya.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf sebelumnya mengatakan akan berinvestasi di IKN usai menemui Joko Widodo di Istana Kepresidenan. "Kami juga sampaikan kepada bapak presiden bahwa kami ingin juga ikut berinvestasi di IKN, katanya.

PBNU, kata Gus Yahya, akan membeli tanah di IKN kurang lebih 100 ha untuk membangun sejumlah fasilitas untuk kepentingan organisasi PBNU.

Baca juga: CPNS Otorita IKN 2024: Ada 206 Jabatan yang Dibuka, Cek Daftarnya

"Juga fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas keagamaan dan lain-lain Insya Allah," katanya.

Menurut Yahya Staquf, Presiden menyetujui niatan PBNU tersebut dan pihaknya akan segera menghubungi Otorita IKN terkait rencana investasinya itu.

"Ada sejumlah saran-saran beliau (Presiden) mengenai lokasi yang bagus untuk bisa dibeli oleh NU di IKN. Kemudian fasilitas-fasilitas apa yang mungkin bisa dibangun oleh NU di IKN," kata dia.