Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sederet tokoh hadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang menetapkan Anindya Bakrie menjadi Ketua Umum (Ketum) dan menggantikan Arsjad Rasyid pada Sabtu (14/9/2024).

Tokoh-tokoh tersebut diantaranya Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie, dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). Kemudian, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Erwin Aksa, Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman.

Baca juga: 21 Pengurus Provinsi, Menteri Investasi dan Ketua MPR RI Hadiri Munaslub Kadin

Anindya Bakrie menyatakan dengan terpilihnya dia sebagai Ketum Kadin menjadikan hari Sabtu ini sebagai hari yang spesial.

"Pertama-tama, ya saya ingin menyampaikan bahwa ini hari yang spesial bukan saja buat saya. tapi juga spesial untuk mudah-mudahan ekonomi Indonesia," kata Anin usai menghadiri Munaslub Kadin Indonesia, Sabtu.

Anin menyebut bahwa Kadin merupakan mitra strategis pemerintah sehingga dia berharap hubungan antara Kadin dan pemerintah bisa terjalin dengan baik terutama di masa transisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kepada Prabowo Subianto.

"Jadi mudah-mudahan apa yang diputuskan teman-teman tadi bisa membuat hubungan dengan pemerintah semakin lebih baik. Baik pemerintahan Pak Jokowi yang telah memerintah selama 10 tahun dengan baik maupun juga pemerintahan nantinya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi sebagai mitra strategis," terangnya.

Munaslub diklaim tidak langgar ADART

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo mengatakan, 28 ketua umum Kadin Daerah sepakat bahwa Anindya Bakrie terpilih menjadi Ketum Kadin menggantikan posisi Arsjad Rasyid.

"Sudah selesai tadi secara aklamasi dari 28 ketua-ketua umum Kadin daerah hadir. 25 asosiasi himpunan juga hadir, secara aklamasi sudah terpilih Pak Anin," kata Bamsoet kepada wartawan di Hotel St Regist, Jakarta, Sabtu.

Bamsoet mengatakan, gelaran Munaslub Kadin Indonesia hari ini dinilai tidak melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sebab kata dia, permintaan Munaslub ini berasal dari usulan-usulan Ketua Kadin daerah.

"Ini kita hanya melaksanakan, di sini kan saya hanya asosiasi melaksanakan keinginan daerah maupun asosiasi dan himpunan. Jadi enggak ada agenda lain kecuali kita mau mediasikan apa yang menjadi diusulkan daerah," terangnya.

Sementara itu, Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman mengeklaim, pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar hari ini di St Regist Jakarta dinilai tidak bertentangan dengan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

"Sudah sesuai (AD/ART)," kata Thomas kepada wartawan di St Regist, Sabtu.

Thomas menyatakan bahwa gelaran Munaslub Kadin Indonesia ini merupakan respons dinamika yang terjadi. Hal ini juga dilakukan untuk kepentingan Kadin kedepan.

"Ya kita menyikapi dinamika yang terjadi dalam Kadin Indonesia. Untuk demi kepentingan Kadin Indonesia lebih baik kedepan," imbuhnya menegaskan.

Rosan minta Anindya segera bentuk pengurus baru

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mendorong Anindya Bakrie untuk segera membentuk pengurus baru setelah terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia pada Sabtu (14/9/2024).

"Kita harapkan Pak Anin bisa segera membentuk pengurusnya dan segera bekerjasama dengan pemerintah, pertama dalam segi kan tentu ekonomi," kata Rosan usai menghadiri Munaslub Kadin Indonesia di St Regis, Jakarta Selatan, Sabtu.

Rosan menyatakan bahwa gelaran Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia ini dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Daerah sekaligus juga asosiasi-asosiasi.

Mereka kata Rosan, memberikan hak suaranya sehingga penunjukkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin Indonesia diakui oleh seluruh anggota yang hadir.

"Alhamdulillah semuanya tadi berjalan dengan baik, semua Ketua Umum Kadin Daerah maupun seluruh asosiasi yang ada sudah memberikan suaranya secara aklamasi kepada Pak Anin ya, kita hormati keputusan dari Kadin Provinsi dan asosiasi," tuturnya.