Ia memerintah negara bagian paling selatan, Johor, yang berbatasan dengan Singapura.

Raja Malaysia memainkan peran yang lebih banyak bersifat seremonial, meskipun para penguasa kerajaan menjadi semakin penting dalam menentukan siapa yang memegang kekuasaan di negara tersebut di tengah pergantian pemimpin yang cepat dalam beberapa tahun terakhir.

Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke, merupakan bagian dari delegasi tersebut.

Loke mengatakan kepada Bloomberg News pada bulan Juli bahwa Kabinet akan memutuskan kelayakan proyek tersebut pada akhir tahun 2024.

Tujuh kelompok lokal dan internasional yang terdiri dari 31 perusahaan mengajukan proposal, MyHSR Corporation, sebuah badan pemerintah Malaysia yang mengawasi proyek tersebut, mengatakan pada bulan Januari, tanpa menyebut nama mereka.

Para penawar tersebut diseleksi hingga tersisa tiga orang, demikian menurut laporan Edge Malaysia pada bulan Maret.

Mereka adalah kelompok yang meliputi divisi konstruksi YTL, satu yang melibatkan taipan Vincent Tan dari Berjaya Land, dan konsorsium Cina yang dipimpin oleh China Railway Construction milik negara, demikian menurut surat kabar tersebut.

Tuan Loke mengonfirmasikan ada tiga daftar pendek dalam wawancara dengan Bloomberg pada bulan Juli, namun menolak menyebutkan nama kelompok tersebut.

Ia mengatakan kebijakan pemerintah adalah agar proyek tersebut dipimpin oleh konsorsium yang setidaknya 51 persen sahamnya dimiliki oleh Malaysia.

Dalam wawancara dengan The Straits Times, Sultan Ibrahim mengatakan proyek kereta api berkecepatan tinggi harus diselaraskan sehingga penyeberangan perbatasan melewati Forest City, sebuah pengembangan properti di Johor.

Proyek ini dioperasikan oleh perusahaan patungan antara pengembang Cina yang sedang bermasalah, Country Garden Holdings, dan perusahaan Malaysia yang dimiliki oleh Sultan Ibrahim, sebuah lembaga pemerintah negara bagian Johor, dan pihak lain.

Jalur kereta api – yang bertujuan untuk memangkas waktu tempuh antara kedua kota menjadi 90 menit dari lebih dari empat jam dengan mobil – diproyeksikan menelan biaya sebanyak RM100 miliar (S$31 miliar) sebagai proyek yang didanai pemerintah.

Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad menunda proyek tersebut pada tahun 2018, sekitar delapan tahun setelah pertama kali diusulkan, dengan alasan biaya yang tinggi.

Proyek tersebut secara resmi dibatalkan pada tahun 2021 , tetapi pemerintahan Datuk Seri Anwar menghidupkannya kembali pada tahun 2023 dengan syarat tidak didanai oleh pembayar pajak.