TRIBUNNEWS.COM, CHINA - Raja Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar berencana untuk mencari pendanaan dari investor China guna membangun  proyek kereta api berkecepatan tinggi senilai miliaran dolar di negara tetangga Indonesia itu.

Sultan Ibrahim sedang mencari investasi dari perusahaan milik negara China, kata sumber yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena informasinya bersifat pribadi.

Presiden China Xi Jinping mengundang raja Malaysia untuk kunjungan kenegaraan empat hari yang dimulai pada 19 September 2024 untuk memperdalam hubungan strategis.

"Delegasi Sultan Ibrahim termasuk perwakilan YTL," kata sebuah sumber dikutip dari Straits Times, Jumat (209/2024).

Perusahaan Malaysia tersebut merupakan bagian dari salah satu dari tiga kelompok yang terpilih untuk proyek tersebut, Edge Malaysia melaporkan pada bulan Maret.

Ketua eksekutif YTL Francis Yeoh mengatakan kepada Bloomberg TV pada November lalu bahwa pihaknya tertarik namun tidak mengonfirmasi partisipasinya dalam proses penawaran.

Sultan Ibrahim telah lama mendukung pembangunan jalur kereta api Malaysia-Singapura.

Wacana ini  dihidupkan kembali oleh pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada tahun 2023 dengan peringatan bahwa pembangunan tersebut tidak akan didanai oleh pembayar pajak Malaysia.

Sultan Ibrahim mengatakan kepada The Straits Times pada bulan Desember bahwa konsorsium swasta dapat mendanai dan mengoperasikannya selama 30 tahun untuk menutup biaya sebelum menyerahkannya kembali kepada pemerintah Malaysia.

Istana Nasional Malaysia, Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dan perwakilan YTL tidak menanggapi permintaan komentar.

Kementerian Perhubungan Malaysia juga tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Dalam sebuah pernyataan pada 18 September, Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan kunjungan tersebut melambangkan kuatnya hubungan kedua negara.

Sultan Ibrahim menjadi raja Malaysia pada bulan Januari berdasarkan sistem monarki bergilir yang unik di mana sembilan penguasa turun-temurun bergantian menjabat selama lima tahun.

 Ia memerintah negara bagian paling selatan, Johor, yang berbatasan dengan Singapura.

Raja Malaysia memainkan peran yang lebih banyak bersifat seremonial, meskipun para penguasa kerajaan menjadi semakin penting dalam menentukan siapa yang memegang kekuasaan di negara tersebut di tengah pergantian pemimpin yang cepat dalam beberapa tahun terakhir.

Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke, merupakan bagian dari delegasi tersebut.

Loke mengatakan kepada Bloomberg News pada bulan Juli bahwa Kabinet akan memutuskan kelayakan proyek tersebut pada akhir tahun 2024.

Tujuh kelompok lokal dan internasional yang terdiri dari 31 perusahaan mengajukan proposal, MyHSR Corporation, sebuah badan pemerintah Malaysia yang mengawasi proyek tersebut, mengatakan pada bulan Januari, tanpa menyebut nama mereka.

Para penawar tersebut diseleksi hingga tersisa tiga orang, demikian menurut laporan Edge Malaysia pada bulan Maret.

Mereka adalah kelompok yang meliputi divisi konstruksi YTL, satu yang melibatkan taipan Vincent Tan dari Berjaya Land, dan konsorsium Cina yang dipimpin oleh China Railway Construction milik negara, demikian menurut surat kabar tersebut.

Tuan Loke mengonfirmasikan ada tiga daftar pendek dalam wawancara dengan Bloomberg pada bulan Juli, namun menolak menyebutkan nama kelompok tersebut.

Ia mengatakan kebijakan pemerintah adalah agar proyek tersebut dipimpin oleh konsorsium yang setidaknya 51 persen sahamnya dimiliki oleh Malaysia.

Dalam wawancara dengan The Straits Times, Sultan Ibrahim mengatakan proyek kereta api berkecepatan tinggi harus diselaraskan sehingga penyeberangan perbatasan melewati Forest City, sebuah pengembangan properti di Johor.

Proyek ini dioperasikan oleh perusahaan patungan antara pengembang Cina yang sedang bermasalah, Country Garden Holdings, dan perusahaan Malaysia yang dimiliki oleh Sultan Ibrahim, sebuah lembaga pemerintah negara bagian Johor, dan pihak lain.

Jalur kereta api – yang bertujuan untuk memangkas waktu tempuh antara kedua kota menjadi 90 menit dari lebih dari empat jam dengan mobil – diproyeksikan menelan biaya sebanyak RM100 miliar (S$31 miliar) sebagai proyek yang didanai pemerintah.

Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad menunda proyek tersebut pada tahun 2018, sekitar delapan tahun setelah pertama kali diusulkan, dengan alasan biaya yang tinggi.

Proyek tersebut secara resmi dibatalkan pada tahun 2021 , tetapi pemerintahan Datuk Seri Anwar menghidupkannya kembali pada tahun 2023 dengan syarat tidak didanai oleh pembayar pajak.

Agar proyek ini dapat dilanjutkan, Singapura juga perlu menyetujuinya.

Perdana Menteri Lawrence Wong mengatakan pada bulan Juni bahwa ia bersedia mendengar usulan baru mengenai jalur kereta api tersebut.

Tiongkok terbuka terhadap dorongan Malaysia untuk mengembangkan jaringan kereta api. Selama kunjungan ke Malaysia pada bulan Juni, Perdana Menteri Li Qiang mengatakan Tiongkok bersedia mendukung negara tersebut dalam pengembangan infrastruktur utama. BLOOMBERG