Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Pelaksana Tim Nasional Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Airlangga Hartarto meluncurkan portal OECD pada Kamis (3/10/2024).

Peluncuran portal ini sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional OECD. Gelaran ini turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, serta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.

"Baru saja diluncurkan terkait dengan program untuk memulai proses aksesi daripada OECD. Dan ini sesuai dengan Kepres No. 17 Tahun 2024 tentang tim nasional OECD," kata Airlangga.

Baca juga: Kelompok Buruh Dukung Penuh Indonesia Masuk Negara Anggota OECD, Optimis Indonesia Makin Maju

Airlangga mengatakan, Tim Nasional OECD ini terdiri dari 64 Kementerian dan Lembaga yang akan berproses untuk mempersiapkan initial memorandum di bulan Desember 2024 mendatang.

"Nah, tim nasional ini akan bermitra dengan 26 komite di OECD dengan standar atau instrumen sebesar 243. Dan tentunya tadi beberapa hal yang penting dalam peluncuran ini adalah diperkenalkannya informasi aksesi untuk OECD yang menggunakan platform INA yaitu INA OECD," jelas Airlangga.

Selain itu, Airlangga menyebut bahwa platform ini berupaya untuk mempercepat transparansi, proses kerja, mempercepat waktu dan aksesi yang menggunakan platform digital dalam proses di OECD. Bahkan dia mengeklaim bahwa Indonesia merupakan negara pertama yang melakukan proses seperti ini. 

"Jadi OECD pun melihat nanti betapa atau bagaimana belajar agar aksesi secara digital ini bisa efektif dan efisien. Kemudian oleh karena itu ini adalah pekerjaan yang cukup panjang. Berbagai negara bekerja selama 3 tahun dan ini adalah proses daripada Indonesia yang merupakan negara ASEAN pertama yang mendaftar dan sudah diterima proses aksesi," ungkapnya.

Airlangga berharap bahwa proses awal ini bisa terus dijaga dengan semangat untuk memperkuat perekonomian secara nasional. Sehingga Indonesia mempunyai standar setara dengan negara-negara yang sudah pendapatan perkapita nya di atas 20.000 dolar Amerika Serikat (AS) . 

"Dan ini diharapkan, ini merupakan salah satu benchmarking kita agar kita bisa mencapai itu sebelum tahun 2045," papar dia.