Soal Oknum Kepala Daerah Manipulasi Data Inflasi, Menteri Sri Mulyani Buka Suara

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait dengan adanya modus yang dilakukan sejumlah oknum kepala daerah untuk mengakali data inflasi daerahnya agar menjadi bagus. 

Temuan tersebut sebelumnya diungkap oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. 

Sri Mulyani menyatakan bahwa ia telah berbicara dengan Tito mengenai hal ini. 

Baca juga: Jelang Pengumuman Data Inflasi AS, IHSG Ditutup Menghijau, Rupiah Melemah

Menurut informasi yang ia peroleh dari Tito, jumlah kepala daerah yang terlibat dalam manipulasi data inflasi ini sedikit. 

"Itu saya sudah cek sama Pak Tito. Beliau menyampaikan ada beberapa, tetapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi," kata Sri Mulyani ketika ditemui di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024). 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. 

Saat ini, pemerintah pusat memang memberikan insentif fiskal kepada daerah yang berhasil mengendalikan inflasi. 

Melalui Kementerian Keuangan, daerah yang sukses menjaga stabilitas harga, terutama kebutuhan pokok, dapat menerima Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 6-10 miliar. 

Sri Mulyani mengingatkan agar insentif ini tidak mendorong perilaku manipulatif.

"Dalam hal ini karena kita memberikan reward, jangan sampai reward itu menciptakan suatu tingkah, sikap, atau tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi itu," ujar Sri Mulyani. 

Ia menegaskan pihaknya bersama Tito serta Badan Pusat Statistik akan terus menjaga angka inflasi tetap akurat dan kredibel. 

Baca juga: Jelang Pengumuman Data Inflasi AS, IHSG Ditutup Menghijau, Rupiah Melemah

"Untuk reward harus betul-betul berasal dari achievement karena memang tingkat harga stabil dan baik," pungkasnya. 

Sebelumnya, Tito menjelaskan bahwa salah satu cara oknum kepala daerah mengakali data inflasi adalah dengan mendatangi kantor BPS setempat untuk meminta agar data inflasi dibuat jadi lebih baik.