Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Pengamat Ungkap Sosok Menteri BUMN yang Tepat di Era Presiden Prabowo Subianto 

Toto Pranoto mengungkapkan, perlu sosok profesional untuk menjadi Menteri BUMN atau Kepala Badan Super Holding.

Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Sanusi
zoom-in Pengamat Ungkap Sosok Menteri BUMN yang Tepat di Era Presiden Prabowo Subianto 
dok. Kompas
Gedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kurang dari 2 pekan lagi, periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo segera rampung, tepatnya 20 Oktober 2024. 

Dengan demikian berakhir pula jabatan para Menteri pada Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Lantas, siapa sosok yang tepat menjadi Menteri BUMN periode 2024-2029? 

Baca juga: Kementerian BUMN Bakal Dihilangkan pada Era Prabowo, Pengamat Berikan Catatan Begini

Ditambah, muncul juga wacana penghapusan Kementerian BUMN menjadi Super Holding perusahaan-perusahaan pelat merah.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto mengungkapkan, perlu sosok profesional untuk menjadi Menteri BUMN atau Kepala Badan Super Holding.

Yakni, sosok tersebut harus memiliki pengalaman dalam mengelola perusahaan dalam skala besar.

Berita Rekomendasi

"Kalau misalnya nanti badan ini akan diarahkan menjadi lembaga seperti itu (Super Holding) seperti Temasek atau Khazanah, itu kan cirinya adalah mereka dikelola oleh orang-orang profesional," papar Toto di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

"Sehingga mestinya juga menurut saya yang akan mengelola badan ini nanti adalah unsur yang memang mewakili kalangan profesional bisnis yang memang sudah punya pengalaman dalam mengelola bisnis- bisnis skala besar," sambungnya.

Baca juga: Naik Turun BUMN 10 Tahun Terakhir

Toto melanjutkan, apabila Menteri BUMN atau Kepala Badan diisi sosok yang tepat, maka daya saing BUMN Indonesia lebih kompetitif ke depan.

Diberitakan sebelumnya, isu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang rencananya bakal dihilangkan, kini kembali muncul ke permukaan. Hal ini bakal diwujudkan pada periode kepemimpinan Prabowo Subianto.

Kementerian yang mengendalikan perusahaan-perusahaan pelat merah ini bakal berganti menjadi Super Holding, yang nantinya akan dipimpin oleh Kepala Badan.

Adapun, ide Super Holding BUMN sebenarnya merupakan konsep lama. Pertama kali digagas oleh Menteri Negara Pendayagunaan BUMN era Tanri Abeng.

Baca juga: Kinerja Semakin Berkilau, Pegadaian Raih 2 Penghargaan Bisnis Indonesia TOP BUMN Awards 2024

Pada era tersebut, konsep Super Holding BUMN telah dicanangkan.

Dan kemudian gagasan ini diteruskan oleh Menteri BUMN era pemerintah Presiden Joko Widodo, pada periode Menteri Rini Soemarno.

Dalam gagasannya, Super Holding adalah induk yang membawahi beberapa holding perusahaan yang berada dalam satu grup.

Konsep ini telah diterapkan di negara seperti Temasek (Singapura) dan Khazanah (Malaysia).

Tujuan utama Super Holding ini sebagai pemegang saham dalam beberapa holding perusahaan, dengan tujuan kinerja perusahaan meningkat dan memungkinkan terciptanya nilai pasar. 

"Tidak harus dari BUMN sebetulnya (Kepala Badan) tapi dari perusahaan-perusahaan yang dianggap cukup besar, yang punya track record bagus bagaimana mereka kemudian bisa membawa perusahaan tadi menjadi pemain baik nasional, regional, atau bahkan menjadi skala global," pungkasnya. 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas