Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengungkap sejumlah program UMKM yang akan dilanjutkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius mengatakan ada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang akan dibawa ke pemerintahan berikutnya.

"Dalam prosesnya itu kita akan memakai analisis innovative credit scoring. Nah ini kita terapkan," katanya dalam konferensi pers di kantor KemenKopUKM, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), realisasi penyaluran KUR tahun 2015 hingga 30 September 2024 adalah sebesar Rp 1.739 triliun kepada 48 juta debitur UMKM.

Baca juga: Menteri Teten Masduki Sebut Selama Ini UMKM Jadi Tulang Punggung Perekonomian Tapi Kerap Dilupakan

KUR yang dikelola oleh KemenKopUKM bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dengan suku bunga rendah dan persyaratan yang lebih mudah.

Program berikutnya yang akan dibawa ke Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah Formalisasi Legalitas Usaha, di mana dalam program ini pelaku UMKM diberi kemudahan dalam mengakses Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

Merujuk data Online Single Submission (OSS) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebanyak 10 juta pelaku usaha mikro telah terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pada 2021-2024, telah difasilifasi Pendampingan NIB dan Sertifikasi Produk oleh Deputi Usaha Mikro kepada 662.516 usaha mikro. 

Pelaku usaha mikro mendapat pendampingan legalitas usaha untuk mendapatkan NIB yang berfungsi sebagai perizinan tunggal dan identitas berusaha bagi pelaku usaha mikro dan sertifikasi produk. 

Yulius menilai NIB merupakan bukti bahwa para pelaku UMKM sudah siap melakukan pinjaman.

Yulius menekankan pentingnya sertifikasi produk karena mampu melengkapi kemampuan produk UMKM di pasar global.

"Sertifikasi produk juga tetap akan kita dorong untuk meningkatkan produktivitas produk UMKM," ujarnya.

Terakhir, program yang akan menjadi fokus dalam pemerintahan berikutnya adalah business matching antara pengusaha besar dan UMKM.