Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) sedang mempersiapkan sistem baru bernama alternative credit scoring yang akan digunakan saat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menurut Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius, alternative credit scoring berbeda dari sistem credit scoring konvensional.

"Jadi bedanya apa dengan credit scoring yang biasa? Kalau credit scoring yang biasa itu hanya memakai data existing dari perbankan dan juga data historical. Nah itu ternyata tidak cukup untuk mencakup seluruh UMKM," kata Yulius dalam konferensi pers di kantor KemenKopUKM, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Yulis juga menyebut banyak UMKM yang belum terdaftar di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), sehingga meskipun mereka memiliki potensi, mereka tetap terhalang mengakses kredit.

Untuk mengatasi masalah ini, sistem alternative credit scoring ini pun dirancang. Sistem ini akan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk data dari telekomunikasi, PLN, dan BPJS.

"Jadi kelihatan itu (data) dari telekomunikasi itu bagaimana profilnya. Kita juga gunakan data dari PLN dan juga kita mungkin gunakan dari BPJS," ujar Yulius.

"Jadi nambah dari yang biasa yang berdasarkan pembukan biasa, kita lihat hutangnya berapa, nah itu tidak cukup. Itu kita tambahkan data-data utamanya dari telekomunikasi," lanjutnya.

Saat ini, sistem alternative credit scoring ini masih dalam tahap pilot project.

Baca juga: Uji Coba Penyaluran KUR dengan Skema Credit Scoring Bakal Dimulai Juni 2024

Hasil awal menunjukkan peningkatan jumlah UMKM yang bisa mendapatkan kredit sebesar lima persen, dengan jumlah Non-Performing Loan (NPL) tetap stabil.

"Menariknya dengan pilot project ini, (UMKM) yang tadinya tidak tercakup, ini bertambah menjadi 5 persen, dengan NPL tetap hampir sama. Jadi ini kebaikan dari menggunakan credit scoring ini," ucap Yulius. 

Ia belum bisa mengungkapkan secara rinci bank-bank apa saja yang telah digandeng dalam pilot project ini.  Namun, ia menyebut ada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri yang termasuk di dalamnya.

Baca juga: Kredibilitas Buruk, Banyak UMKM Tertolak Pengajuan KUR-nya

"Mungkin di antaranya kita pakai bank dari BRI, Mandiri, dan lainnya. Kita pilih beberapa aja yang nilainya itu hampir 72 ribu nasabah sebagai pilot project kita," pungkas Yulius.

Untuk target pelaksanannya, ia optimistis bisa berjalan pada tahun depan.