Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto memiliki program membangun 3 juta rumah di eranya.

Namun, Ketua Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, meluruskan bahwa sebenarnya Prabowo ingin membangun 15 juta rumah.

Hashim menjelaskan bahwa angka 3 juta merujuk pada jumlah rumah yang akan dibangun setiap tahun.

Dalam satu periode atau selama lima tahun, totalnya akan mencapai 15 juta rumah.

Baca juga: Profil Fahri Hamzah, Bakal Jadi Menteri Perumahan Era Prabowo? Sempat Disinggung Bahlil Masuk Golkar

"Saya mau luruskan, bukan 3 juta, kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (jadi satu periode) 15 juta," katanya dalam acara Propertinomic Executive Dialogue bertajuk “Sukseskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah” di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Dari 3 juta rumah yang dibangun setiap tahun, 1 juta akan berlokasi di perkotaan dan 2 juta di pedesaan.

Di perkotaan, 1 juta unit akan berupa apartemen. 

"Satu juta rumah atau apartemen? Saya luruskan, (1 juta unit) apartemen di perkotaan," ujar Hashim.

Untuk pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, Hashim mengungkapkan keinginan Prabowo agar kontraktor yang terlibat merupakan pengusaha kecil, UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Sehingga maaf kalau Keluarga Ciputra punya kontraktor, maaf ya, jangan masuk ke desa. Maaf. Let's make the pie bigger dan banyak yang menikmati ya," jelas Hashim.

"Prabowo dan saya pro bisnis, tetapi juga kita pro pemerataan dan keadilan," pungkasnya.

Pada saat debat calon presiden (capres) bulan Februari 2024, Prabowo mengatakan akan membangun 3 Juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah.

Saat itu, ia mengatakannya 3 juta rumah itu akan dibangun di 3 wilayah, yakni 1 juta di wilayah pesisir, 1 juta di wilayah desa dan 1 juta di wilayah perkotaan.

Setelah itu, program ini pun mendapat dukungan dari para perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor pengembang perumahan.

Salah satunya adalah Perumnas. Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro mengungkapkan, hal ini perlu didukung untuk mengatasi tingginya angka backlog di dalam negeri.

Ia juga membeberkan, pihaknya sudah berdiskusi dengan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk menyelaraskan visi dan misi.

"Kita sudah diskusi (dengan tim Pemerintahan selanjutnya), sudah berjalan," ungkap Budi di kawasan Cengkareng, Jakarta, Senin (13/5/2024).

"Apa yang harus kami support kepada pemerintahan baru dan sebagainya sudah kita siapkan," tukasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmodjo juga turut mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Hal ini ia kemukakan saat dirinya mengungkap adanya kemungkinan Pemerintah membentuk Kementerian baru yang mengurus permasalahan terkait perumahan di Tanah Air, dalam hal ini Kementerian Perumahan.

Diperlukannya kehadiran Kementerian Perumahan pada dasarnya untuk menyelesaikan permasalahan seperti adanya angka backlog di Indonesia disebut masih sangat tinggi, yakni sebesar 12 juta.

Pria yang akrab disapa Tiko ini juga mengungkapkan, developer perumahan seperti Perumnas saat ini kesulitan memperoleh dukungan pembiayaan. 

Hal tersebut tentunya turut menjadi penyebab sulitnya memperkecil angka backlog di dalam negeri yang mencapai lebih dari 12 juta.

"Justru itu, itu poinnya. Karena dengan kecepatan yang sekarang ini kan susah nutup backlog 12 juta, tanpa skala yang besar dan dukungan pemerintah dari sisi developernya diberi penguatan dari sisi pertanahan maupun pembiayaannya," ungkap Tiko.

"Ini 3 juta rumah ini harus dikejar dengan skala besar," bebernya.

Direktur Utama BTN Ikut Dukung

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon L.P Napitupulu juga memberikan tanggapannya terkait adanya program membangun 3 juta rumah oleh Prabowo-Gibran.

Menurutnya, program tersebut sangat bagus apabila skema pendanaannya dilakukan secara cermat.

"Kita lihat dari visi misinya saja, kan beliau (Prabowo) menang. Presidennya sudah kelihatan the next 5 years seperti apa," ungkap Nixon dalam acara ulang tahun BTN yang berlangsung di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (3/3/2024).

"Kalau kita pelajari visi-misi jelas, di situ sudah membangun 3 juta rumah. Disebutkan di situ ada pedesaan, pesisir, perkotaan," sambungnya.

Menurut Nixon, untuk kawasan perkotaan atau wilayah urban, biasanya program pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dibantu melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disubsidi.

Salah satu bank yang menawarkan fasilitas KPR subdisi adalah BTN.

Sementara, untuk wilayah pedesaan, bantuan yang diberikan biasanya berupa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau pun renovasi.

"Kalau melihat pengalaman selama ini, yang dibangun pakai subsidi adalah daerah urban," ungkap Nixon.

"Daerah pedesaan pola bantuan seperti BSPS atau santunan atau renovasi rumah. Pola enggak harus KPR, enggak harus berutang," lanjutnya.