TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya memajukan Papua menjadi upaya pemerintah mengatasi ketimpangan pembangunan. 

Selama 10 tahun terakhir, upaya mengatasi ketimpangan pembangunan di wilayah ini mengacu pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang kemudian diturunkan menjadi rencana aksi bernama Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPM/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, mengatakan, untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan kolaborasi dan sinkronisasi berbagai program pemerintah untuk memastikan setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pembangunan. 

Baca juga: Pembangunan IKN Dongkrak Permintaan Logistik, Hingga September 2024 Ada 1.700 Ton Pengiriman

Sejak awal RPJMN di 2014, pemerintah telah menekankan pada pembangunan dari pinggiran, dengan fokus pada wilayah timur Indonesia, termasuk Papua.

"Kita melihat adanya ketimpangan antara wilayah timur dan barat. Semua berhak atas pembangunan yang merata dan berkeadilan," ujarnya di acara diskusi media via virtual bertajuk '10 Tahun Membangun Papua dengan Pendekatan Indonesia-Sentris', Senin (14/10/2024).

Dia menjelaskan, sinkronisasi RIPPP dengan RPJMN ini mengarah pada penguatan infrastruktur dasar, layanan sosial, serta dukungan untuk ekonomi lokal, di mana dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Pengembangan Papua melalui RIPPP dan RPJMN dirancang sebagai langkah strategis baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang.

Dengan RIPPP yang berjangka waktu 20 tahun, pemerintah menetapkan visi pembangunan yang detail dalam rencana aksi lima tahunan. 

Dari tahun 2025 hingga 2029, RPJMN yang bakal disusun Bappenas guna memastikan keberlanjutan pembangunan Papua oleh pemerintahan selanjutnya, dengan tetap mengedepankan pembangunan infrastruktur, pengolahan industri, serta pemberdayaan masyarakat lokal.

"Capaian selama 10 tahun terakhir di Papua menunjukkan peningkatan signifikan. Kami sedang menyusun RPJMN 5 tahun ke depan untuk pemerintahan baru mengikuti RIPPP. Kami ingin memastikan semua yang dicita-citakan dalam RIPPP dapat terwujud melalui mekanisme yang jelas dan partisipatif," jelasnya.

Selain itu,dengan mengedepankan pendekatan partisipatif, termasuk musyawarah bersama masyarakat adat, pemerintah berharap agar pembangunan Papua bukan hanya berlangsung cepat, tetapi juga berkesinambungan dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. 

Baca juga: Pembangunan Nusantara Dinilai Perlu Melibatkan Partisipasi Generasi Milenial dan Gen Z

Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lokal melalui lapangan kerja yang bisa berdampak pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di Papua.

"Kami telah menetapkan target investasi yang besar untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi lokal, termasuk industri pengolahan dan food estate," tegasnya.

Virgiyanti menjelaskan, melalui transformasi ekonomi yang dicanangkan, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. 

Target penurunan pengangguran terbuka dari 4,1 persen menjadi 7 persen yang diharapkan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

"Selama pemerintahan Presiden Jokowi, kami telah melihat penurunan drastis dalam angka kemiskinan, dan kami ingin melanjutkan tren positif ini," ungkapnya.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah optimis bahwa pembangunan Papua akan terus berlanjut, didukung oleh kolaborasi berbagai pihak dan keselarasan antara rencana induk dan rencana aksi. 

Melalui sinergi dan upaya kolektif, Papua diharapkan akan menjadi wilayah yang tidak hanya sehat dan cerdas, tetapi juga produktif dalam berbagai aspek kehidupan.

"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa dalam pemerintahan selanjutnya, pembangunan Papua akan berlandaskan pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam RIPP dan RPJMN," bebernya.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).