Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait berencana memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan untuk membangun hunian bagi masyarakat.

Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), rencana membangun perumahan bagi masyarakat juga akan dilakukan dengan dukungan dana dari swasta.

"Kita juga punya solusi yang komprehensif, baik dari APBN juga bagaimana membuka ruang dari swasta dari teman-teman untuk berpartisipasi dari CSR, sehingga bentuk-bentuk itu kita buka," katanya usai acara pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024), dikutip dari tayangan Kompas TV.

Baca juga: Profil Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabinet Prabowo

Dalam melibatkan berbagai pemangku kepentingan di pembangunan hunian untuk masyarakat, pria yang akrab disapa Ara itu mengungkapkan, perlunya membangun sistem yang utuh dengan landasan hukum yang kuat untuk mengintegrasikan semua pemangku kepentingan.

Ia menekankan pentingnya kepastian hukum dalam proyek ini agar semua pihak merasa nyaman.

"Ini harus dibuat kepastian hukumnya, sehingga nanti semua merasa nyaman. Kita juga harus melakukan efisiensi yang kuat. Dananya tidak boleh dikorupsi (agar, red) bisa membangun lebih banyak rumah," ujar Ara.

Ia juga mengungkapkan akan memanfaatkan lahan sitaan serta lahan yang selama ini menjadi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.

Ara mengaku sudah berkoordinasi dengan Jaksa Agung mengenai banyaknya lahan sitaan yang bisa dimanfaatkan.

Sementara itu, ia menyoroti potensi tanah milik BUMN seperti yang dimiliki PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, yang dapat digunakan.

"Saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung, ada banyak (tanah) yang sitaan, bagaimana itu bisa dimanfaatkan, bagaimana misalnya dari BUMN, misalnya dari kereta api (KAI), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," ujar Ara.

Program perumahan di kementeriannya juga akan memprioritaskan penyediaan rumah bagi prajurit TNI.

Kemudian, Ara juga mengungkap bahwa pembangunan perumahan bagi masyarakat akan dilakukan di kota dan desa.

"Kalau bisa yang di kota rumahnya kita bikin high rise ke atas, sehingga tidak perlu jauh ke tempat kerjanya," ucap Ara.

Ia menegaskan pentingnya gotong royong dalam membangun rumah untuk rakyat.

Politikus Partai Gerindra itu mengajak pengusaha swasta dan para pengembang untuk berkolaborasi dalam penyediaan perumahan.

"Kita harus bergotong royong dengan semua kekuatan karena memang masih banyak sekali rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah," tutur Ara.

"Jadi memang harus masif bergotong royong dari aset yang ada, baik yang dimiliki negara maupun sitaan, kemudian yang membangunnya juga gotong royong," lanjutnya.

"Saya pikir itu konsep kita gotong royong membangun rumah untuk rakyat," pungkasnya.