TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Basuki Hadimuljono tetap akan memimpin pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, meski telah berganti presiden RI dari Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto.

Basuki saat di pemerintahan Jokowi, dirinya menjadi Menteri PUPR dan ditunjuk sebagai Plt Kepala Otorita IKN usai Bambang Susantono mengundurkan diri pada Maret 2024.

Pada pemerintahan Prabowo, Ia mengaku diminta untuk melanjutkan jabatan tersebut atau menjadi definitif.

"Ini saya bukan mendahului, tapi menurut Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN. Masih sebagai Plt Kepala, sekarang Plt-nya sudah berhenti," ujar Basuki dikutip Rabu (23/10/2024).

Akan tetapi, keputusan resmi jabatan baru Basuki di pemerintahan tersebut akan ditetapkan lewat Keputusan Presiden (Kepres) yang diteken Prabowo Subianto. 

Baca juga: Prabowo Tak Singgung IKN dan Puji Soekarno-Megawati saat Pidato Perdana, PDIP Beri Apresiasi

"Ya secepatnya, sudah diurus oleh bapak-bapak Setneg," ucapnya.

Sebagai target awal, Basuki akan merealisasikan pembangunan gedung-gedung kantor lembaga yudikatif, dan legislatif dalam dua tahun.

"Gedung-gedungnya, DPR, MPR, MK lainnya, yudikatif juga harus dibangun," tegasnya.

Progres Pembangunan IKN

Hingga pekan pertama Oktober 2024, progres pembangunan infrastruktur IKN mencapai 58 persen.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur sekaligus Plt Deputi Sarana dan Prasana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga memerinci, Batch I yang mencakup ekosistem pemerintahan dan hunian menunjukkan kemajuan sekitar 94 persen.

Sementara Batch II yang meliputi rumah susun (rusun) ASN, TNI/Polri, dan Rusun BIN mencapai perkembangan 60 persen.

"Dan Batch III sekitar 20 persen, termasuk Istana Wakil Presiden," ungkap Danis beberapa waktu lalu kepada Kompas.com.

Menurut Danis, saat ini penyelesaian Batch I terutama Kompleks Istana Kepresidenan, ekosistem perkantoran, dan rusun ASN yang diprioritaskan.

"Itu yang prioritas. Di samping jaringan air, listrik, dan internet yang sudah supaya benar-benar berfungsi. Itu kami targetkan selesai bertahap sampai dengan Desember 2024," ujar Danis.

Sementara Bandara Nusantara yang merupakan kontrak pekerjaan Batch II namun dikerjakan bersamaan dengan Batch I ditargetkan tuntas akhir Desember 2024, lengkap dengan landasan pacu sepanjang 3.000 meter sehingga bisa didarati pesawat berbadan lebar (wide body) Boeing Business Jet (BBJ) 777 dan Airbus 380.

"Bandara Nusantara ini akan dilengkapi dengan jalan akses bandara yang terhubung Tol IKN Seksi 5B Jembatan Pulau Balang-Sp Riko, dan menerus ke Jalan Bebas Hambatan (JBH) Seksi 6A Sp Riko-Outer Ring Road, JBH 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI, dan JBH 6C Sp. 3 ITCI-Simpang 1B-Sumbu Kebangsaan Timur KIPP," tuntas Danis.

Jelang Lengser Jokowi Tekan Inpres Trem Otonom

Dua hari atau tepatnya pada 18 Oktober 2024, sebelum Jokowi lengser dari jabatan Presiden RI, Ia menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Penyelenggaraan Uji Coba dan Untuk Kerja Trem Otonom di Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur. 

Inpres ini untuk mendukung percepatan penyelenggaraan uji coba dan unjuk kerja (proof of concept) trem otonom untuk mendukung pengembangan transportasi perkeretaapian di IKN.

Dalam Inpres ini terdapat instruksi kepada empat menteri dan dua kelapa lembaga, yakni Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dan Kepala Kepolisian.

Menteri dan kepala lembaga tersebut diminta mengambil langkah yang terkoordinasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

"Memberikan dukungan percepatan uji coba dan unjuk kerja penyelenggaraan Trem Otonom untuk pengembangan transportasi perkeretaapian dan mendukung konektivitas di Ibu Kota Nusantara," tulis butir (1), dikutip Rabu (23/10/2024).

Kedua, melakukan kegiatan pengoperasian uji coba dan unjuk kerja proof of concept Trem Otonom yang digunakan untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa secara konsep Trem Otonom dapat diimplementasikan di Ibu Kota Nusantara.

Ketiga, melaksanakan perencanaan teknis, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan fasilitas. Seperti fasilitas keselamatan, keamanan, depo, stasiun halte, gardu listrik, jaringan telekomunikasi, dan lainnya.

Selain itu, Jokowi juga memberikan tugas khusus kepada Menteri Perhubungan untuk menyusun persyaratan dan perencanaan teknis untuk mendukung uji coba dan unjuk kerja, dengan fokus kepada kelayakan teknis pembangunan dan kelayakan operasi trem otonom. Juga melakukan pengujian sertifikasi sarana dan prasarana trem otonom.

Jokowi memberikan tugas kepada Menteri PUPR untuk menyusun perencanaan desain teknis pembangunan jalur pengarah (virtual track) pada badan jalan, dan memberikan dukungan fasilitas infrastruktur, untuk mendukung uji coba dan unjuk kerja.

Menteri Keuangan diminta memberikan dukungan dalam kemudahan pemasukan dan pengeluaran trem otonom dari dan ke dalam daerah pabean di IKN.

Menteri Komunikasi dan Informatika diminta memberikan dukungan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dan menjamin ketersediaan frekuensi telekomunikasi untuk uji coba dan unjuk kerja.

Sedangkan Kepala Otorita IKN diminta menyelenggarakan uji coba dan unjuk kerja, melakukan evaluasi dan penilaian, memberikan izin, pertimbangan pemanfaatan ruang jalan, hingga ruang pengawasan jalan untuk jalur kereta uji coba. 

Kemudian, Kapolri diminta untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan.

Prabowo Tak Bahas IKN Saat Pidato Perdana Jadi Presiden

Saat pidato perdana setelah dilantik menjadi Presiden, Prabowo menyinggung banyak hal tapi tidak untuk IKN. 

Ada sejumlah hal yang ditekankan dalam pidato perdana Prabowo Subianto sebagai presiden.

Satu di antaranya Prabowo bakal membawa Indonesia swasembada pangan paling lambat 5 tahun.

Selain itu, Prabowo menegaskan akan mengurangi angka korupsi di Indonesia. Caranya, dia akan memperbaiki sistem dengan cara digitalisasi hingga penegakan hukum yang tegas.

Menyikapi hal itu, Menteri Kehutanan, sekaligus eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni optimis IKN bakal dilanjutkan Presiden Prabowo. 

"InsyaAllah sudah berkali-kali Pak Prabowo sudah mengatakan mengkonfirmasi kepada rakyat Indonesia. Bahwa beliau akan melanjutkan bahkan menyelesaikan, mempercepat pembangunan IKN," kata Raja Juli di Jakarta, Senin (21/10/2024) malam.

Ia menegaskan tak ada keraguan untuk komitmen keberlanjutan pembangunan IKN. 

"Jadi InsyaAllah tidak ada keraguan lagi silahkan konfirmasi ke Pak Basuki yang sudah ngobrol berdua dengan Pak Prabowo," kata Menteri Kehutanan itu. 

"Atau konfirmasi ke Pak Presiden sendiri, beliau sudah punya rencana tentang pembangunan IKN yang akan dipercepat, InsyaAllah," tegasnya.