Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Kholid menegaskan bahwa cara pandang baru terhadap pertumbuhan ekonomi menemukan momentumnya di awal pemerintahan baru. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak cukup, namun juga harus berkualitas. 

"Apa yang membuatnya berkualitas? Pertama, pertumbuhan itu harus serta-merta menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Kedua, harus berdampak ke penurunan tingkat ketimpangan. Ketiga, mengurangi kemiskinan," terang Kholid di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Baca juga: Menteri Rosan: Kadin Berperan Penting dalam Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Sehingga, menurutnya, masyarakat bisa merasakan langsung pertumbuhan itu, bukan sekadar angka statistik.

Kholid juga memaparkan data-data yang menunjukkan rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu turunnya tingkat penciptaan lapangan kerja, masih buruknya tingkat kesenjangan ekonomi, dan stagnasi penurunan kemiskinan.

"Kalau kita lihat rasio komponen pertumbuhan ekonomi, misalnya investasi terhadap penyerapan tenaga kerja kita turun jika dibandingkan sepuluh tahun lalu," ungkapnya.

Merujuk ke data Apindo di tahun 2022, imbuhnya, setiap Rp 1 Triliun investasi cuma bisa menyerap 1.379 tenaga kerja. Padahal di 2013, investasi sebesar Rp 1 Triliun bisa menyerap sampai 4.594 tenaga kerja.

Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa 15 tahun terakhir, penciptaan lapangan kerja formal selama semakin menurun.

Per Februari tahun ini, 59,17 persen dari 142,18 juta angkatan kerja bekerja di sektor informal. Itu setara 84,13 juta orang. Jadi, lebih banyak yang bekerja di sektor informal daripada formal,” jelas Kholid.

Baca juga: Menteri Agus Gumiwang Ajak Industri Capai Pertumbuhan Ekonomi 7-8 Persen

Kualitas pertumbuhan ekonomi juga, kata Kholid, belum berdampak ke penurunan ketimpangan dan kemiskinan.

Mengutip studi Center of Economic and Law Studies (Celios) baru-baru ini, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang Indonesia.

Data BPS juga tunjukkan Rasio Gini kita lima tahun terakhir stagnan di angka 0,379-0,381. Di sisi lain, selama 10 tahun terakhir, kemiskinan hanya berkurang dari 11,25 persen pada tahun 2014 menjadi 9,36 persen di 2023.

"Jauh dari target pemerintah sebesar 6-7 persen," sambung Kholid.

Di samping itu, menurutnya pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan perlu bekerja ekstra untuk memimpin Indonesia menjadi negara maju.

"Demi tercapainya Indonesia Emas 2045 dan supaya lepas dari middle income trap, target pertumbuhan ekonomi 8 persen itu harus berkualitas. Dengan rata-rata pertumbuhan sepuluh tahun terakhir yang sekitar 5 persen, butuh inovasi dan upaya ekstra untuk bisa sampai di tingkat itu," pungkasnya.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).