Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Dhaniswara K Harjono mengatakan, pengurus Kadin Indonesia dibawah pimpinan Arsjad Rasjid sudah mengirim surat permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Isi surat tersebut adalah permohonan arahan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Kadin.

"Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober 2024," kata Dhaniswara, Kamis (24/10/2024).

Dhaniswara mengatakan, surat tersebut sebenarnya merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dibuat antara Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dan Arsjad Rasyid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia versi Munaslub tertanggal 27 September 2024 lalu.

"Kami melaporkan langkah-langkah persiapan Musyawarah Nasional serta memohon arahan dari pemerintah terkait pelaksanaan Munas, sesuai kesepakatan tanggal 27 September 2024," jelasnya.

Sebelumnya, Arsjad Rasyid menginginkan agar Munas IX Kadin Indonesia dipercepat agar tidak ada lagi dualisme kepengurusan Kadin seperti yang saat ini terjadi.

"Intinya adalah bahwa Munas kita harus berjalan supaya mencari solusi yang tadi sudah disepakati supaya menjadi satu KADIN. Jangan sampai dualisme. Harus satu," kata Arsjad kepada wartawan di FX Sudirman, Kamis (17/10/2024).

Arsjad mengaku, pihaknya sudah mengumumkan pada anggota luar biasa (ALB) untuk mempercepat proses Munas tersebut. Bahkan saat ini prosesnya sudah berjalan terus.

Baca juga: Pengusaha di Kadin Masih Berseteru, Anindya Bakrie atau Arsjad Rasjid yang Direstui Pemerintah?

"Saya bilang siapkan proses Munas tersebut supaya Munas nya bisa dipercepat. Tapi prosesnya itu ada proses dari konvensi anggota luar biasa sampai munas nanti. Jadi itu akan jalan," jelas dia.

Ketika ditanya terkait kapan penyelenggaraan Munas Kadin Indonesia ini, Arsjad enggan menjelaskan lebih rinci.

Dia memastikan bahwa proses-proses menuju Munas IX Kadin dirampungkan agar bisa segera digelar.

Baca juga: Anindya Bakrie Buka Suara Dianggap Langgar Kesepakatan: Kepengurusan Kadin Baru 50 Persen

"Semuanya kita siapkan kenapa karena apa tanggalnya ditentukan oleh pemerintah. Tapi kalau dari konteks kita sepakat itu, tapi kalau untuk persiapannya kita siapkan dulu. Jadi kalau sudah siap tinggal anytime," ungkapnya.

Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto akan menentukan waktu Musyawarah Nasional (Munas) IX Kamar Dagang dan Industri (Kadin) guna mengakhiri dualisme kepemimpinan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.

Arsjad Rasjid sebelumnya telah menyepakati digelarnya Munas IX Kadin setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berinisiatif mempertemukan dirinya dengan Ketua Umum Kadin hasil Munaslub 2024, Anindya Bakrie.

Munas IX akan digelar setelah pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024.

Wakil Ketua Umum Bidang Asosiasi dan Himpunan Kadin Indonesia Wisnu W Pettalolo mengatakan, kesepakatan tersebut untuk menjaga integritas organisasi dan memastikan keberlanjutan Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam perekonomian.

“Sesuai dengan kesepakatan, pergantian kepengurusan Kadin Indonesia akan terjadi setelah pelaksanaan dan keputusan Munas," kata Wisnu dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (4/10/2024).