Soroti Gemuknya Kabinet Merah Putih, Pengamat: Sebagai Upaya Pembangunan Ekonomi atau Politik?
Presiden Prabowo menargetkan sejumlah hal, mulai dari pertumbuhan ekonomi 8 persen, swasembada pangan dan energi, hingga pengentasan kemiskinan.
Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah kalangan menyoroti 'gemuknya' Kabinet yang dibentuk Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Diketahui, jumlah menteri yang dilantik adalah sebanyak 48 orang yang terdiri dari 7 Menteri Koordinator dan 41 menteri teknis.
Sementara itu, untuk Wakil Menteri yang dilantik ada sebanyak 56 orang.
Belum lagi Presiden Prabowo juga melantik sejumlah Kepala Lembaga 5 dan Ketua Dewan.
Baca juga: Daftar Lengkap 135 Orang di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, dari Menteri hingga Staf Khusus
Economic Researcher Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Adinova Fauri menyoroti hal tersebut.
Apabila Presiden Prabowo benar-benar memiliki tujuan untuk memfokuskan capaian di masing-masing sektor, hal ini perlu diapresiasi.
Namun, sangat disayangkan apabila gemuknya Kabinet bertujuan untuk bagi-bagi jabatan.
"Saya mau menekankan, sebenarnya tujuan dari pembentukan Kabinet ini apakah memang diagendakan untuk pelancaran untuk pembangunan, agenda ekonomi atau lebih banyak tujuan yang berkaitan dengan politik?" ungkap Adinova dalam diskusi CSIS di Jakarta, Jumat (25/10/2024).
"Baik itu untuk mencapai stabilitas politik di luar atau pun di dalam Kabinet, maupun juga untuk memberikan hadiah tim-tim yang sudah membantu Pak Prabowo sebelumnya," sambungnya.
Bila dilihat lebih detail, persentase antara politisi dengan kalangan profesional di dalam Kabinet, cenderung jumlahnya hampir sama.
Adinova berharap, susunan Kabinet Merah Putih benar-benar mampu merealisasikan janji-janji Presiden Prabowo ketika masih berkampanye.
Di sektor ekonomi, Presiden Prabowo menargetkan sejumlah hal, mulai dari pertumbuhan ekonomi 8 persen, swasembada pangan dan energi, hingga pengentasan kemiskinan ekstrem.
"Kalau kita lihat dari komposisi misalnya, hampir setengah dari menterinya itu afiliasi dari partai politik, meskipun setengah lagi yang dapat dikatakan dari kalangan profesional," papar Adinova.
"Ada tujuan pembangunan yang ingin dicapai dengan agenda besar seperti target 8 persen, penurunan kemiskinan ekstrem dan sebagainya. Tapi juga ada keseimbangan di sana untuk mencapai tujuan politik," pungkasnya.
