Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan Indonesia tidak berencana mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam.

Namun, kebijakan yang Kementan ambil adalah mengundang investor luar negeri, dalam hal ini berasal Vietnam, untuk membangun industri sapi perah di Indonesia.

Investor asal Vietnam diajak untuk meningkatkan produksi susu Indonesia lewat pembangunan industri sapi perah. Jadi, pemerintah tak berencana mengimpor produk susu.

Baca juga: Pakar BRIN Sebut Susu Ikan Bukan Pengganti Susu Sapi, Hanya Alternatif Gizi

"Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa kerja sama ini difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi dalam negeri guna mencapai kemandirian pangan, sesuai arahan Presiden," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementan Moch. Arief Cahyono kepada wartawan, dikutip Senin (28/10/2024).

Investor asal Vietnam yang berminat mengembangkan industri sapi perah rencananya akan mengelola lahan seluas 10 ribu hektare di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Investor asal Vietnam akan membangun fasilitas pengolahan susu. Produksi susu dari tempat ini diproyeksikan mencapai 1,8 juta ton per tahun.

"Target produksi ini bukanlah hasil dari impor susu, melainkan dari kapasitas produksi lokal yang akan dibangun dan ditingkatkan melalui investasi tersebut," ujar Arief.

Jika investasi ini berjalan sesuai rencana, produksi susu dari industri dalam negeri diperkirakan akan mencapai 1,8 juta ton dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

Dari situ, dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun.

"Langkah ini diharapkan membawa dampak positif berupa penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di sekitar lokasi investasi," ucap Arief.

Baca juga: Pemerintah Sebut Susu Ikan Bisa jadi Subtitusi Susu Sapi di Program Makan Siang Gratis

Rencana strategis ini diyakini merupakan langkah konkret Kementan dalam menekan ketergantungan impor dan memperkuat industri persusuan nasional.

Hal itu juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai kemandirian pangan nasional.