TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian maupun lembaga negara yang berada di Jakarta bakal pindah kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Rencananya ASN akan mulai pindah ke IKN pada Januari 2025 atau sekitar dua bulan lagi dari sekarang.

Hal itu mengacu dari perintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang meminta ASN pindah ke IKN mulai Januari 2025.

Perintah itu disampaikan Jokowi lewat pesan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) saat itu, Pratikno yang disampaikan kepada Menpan RB sebelumnya, Abdullah Azwar Anas pada pada 7 Oktober 2024.

"Tadinya (rencana perpindahan ASN ke IKN) September (lalu diundur) ke Oktober. Tadi Pak Menteri PU (Menteri PUPR), Kepala Otorita IKN, tadi sampaikan sudah selesai. Tapi kita diminta (oleh Presiden) ekosistemnya dibereskan," ujar Anas saat memberikan sambutan pada acara Gebyar Pelayanan Prima Kemenpan RB di Jakarta Selatan pada 8 Oktober 2024.

Baca juga: Jangan Ditanya Lagi, Prabowo Janji Rampungkan IKN dalam 4 Tahun: Ibu Kota Politik

"Tapi, semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden, melalui Pak Pratik (Mensesneg Pratikno), dapat perintah (agar) Januari ASN Pindah ke IKN. Januari akan pindah ke IKN. Kita segera akan siapkan skema dan pemberangkatannya," tegasnya.

Sehingga menurut Anas, Kemenpan RB segera mempersiapkan insentif untuk ASN yang akan pindah ke IKN mulai Januari 2025 mendatang. Termasuk menyiapkan sejumlah keperluan selanjutnya. 

Tunggu Arahan Prabowo

Meski sudah ada arahan dari Jokowi saat menjabat Presiden RI, namun pemerintahan sekarang sudah dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Sehingga keputusan pindah ke IKN ada di tangan Prabowo.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan, rencana pemindahan ASN ke IKN masih menanti arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Rini, di pemerintahan yang baru saat ini tentu ada perubahan proses penapisan untuk ASN yang akan pindah ke IKN.

Terlebih, saat ini nomenklatur pemerintahan elah mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian baru.

"Ini kan sekarang ada pemerintahan baru, jadi tentunya ada perubahan di dalam penapisan. Penapisan itu kan juga berubah juga. Jadi kita masih menunggu arahnya Bapak Presiden dengan penapisan yang baru ini seperti apa," ujar Rini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

"Karena kalau kemarin kan kita bikin persiapan kita mulai pemberangkatan, isinya orang yang gimana dan sebagainya kan berdasarkan (nomenklatur) kementerian yang lama. Nah sekarang dengan adanya kementerian yang baru tentunya kita sudah harus melakukan penapisan lagi," tegasnya.

Saat ditanya lebih lanjut apakah pemindahan ASN ke IKN akan benar-benar terealisasi pada Januari 2025, Rini menyatakan belum ada kebijakan terbaru soal rencana itu.