TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan rumah sebanyak 3 juta unit setiap tahunnya. 

Sebagai tahap awal, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membangun 250 rumah di atas tanah seluas 2,5 hektare di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Pembangunan rumah ini, pemerintah menggandeng pendiri Agung Sedayu Group yakni Sugianto Kusuma alias Aguan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaannya.

Pada Jumat (1/11/2024) ini, Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari sumbangan swasta.

Baca juga: Selain Aguan, Pemerintah Libatkan Prajogo Pangestu dan Boy Thohir di Program 3 Juta Rumah

Tanah yang dibangun rumah tersebut merupakan hibah dari Maruarar langsung melalui perusahaannya, yaitu PT Bumi Samboro Sukses. 

"Sebagai Menteri harus memberi contoh gotong royong," kata Ara, sapaan akrab Maruarar.

Menurutnya, rumah dengan tipe 60/36 ini akan dibagikan secara gratis bagi MBR yang belum mempunyai rumah dari berbagai kategori.

Penerimanya meliputi guru, anggota TNI/Polri, dan ASN yang berpangkat dan bergaji rendah. 

Kemudian para milenial yang bergaji rendah, serta rakyat kecil dengan penghasilan tidak tetap.

Ia menyebut, di kawasan ini nantinya akan dibangun sekolah dan tempat ibadah agar ekosistemnya lengkap.

Diseleksi Ketat

Seleksi dan kriteria calon penerimanya akan diproses seiring dengan pembangunan. Ara meyakini peminatnya akan banyak sekali.

"Untuk itu saya pesan (kepada) yang akan menyeleksi calon penerima, harus tahu lapangan dengan kriteria yang ketat," ujar Ara.

Menurut Ara, lokasi rumah gratis ini akan dijadikan percontohan dari gerakan, terutama juga karena lokasinya yang tidak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta.

Politikus Partai Gerindra itu juga mengungkap bahwa konglomerat yang tertarik membangun rumah untuk rakyat ini bukan hanya Aguan.

Selain Aguan, ada Boy Thohir dari Adaro, Prajogo Pangestu dari Barito Grup, Franky Wijaya dari Sinar Mas, dan Lawrence Barki dari Harum Energy.

"Tadi sudah ada yang menawarkan tanah di Palangkaraya dan Kalimantan Barat untuk dibangun rumah," ucap Ara.

Aguan yang turut hadir dalam acara groundbreaking mengungkapkan bahwa pembangunan rumah gratis ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaannya.

"Dana pembangunannya dari alokasi dana CSR yang memang sudah dialokasikan sekitar Rp 60 miliar tiap tahunnya," kata Aguan.

Tercatat, angka backlog perumahan Indonesia saat ini memang masih terbilang tinggi. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2023 angkanya mencapai 12,7 juta unit. Naik dari tahun 2022 yang saat itu berada di level 11 juta unit. 

Angka ini menunjukkan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat berpotensi meningkat jika tak dilakukan intervensi.

Tenor Cicilan 40 Tahun

Satuan Tugas (satgas) Perumahan tengah menggodok opsi perpanjangan tenor kredit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 40 tahun, sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mengurangi backlog perumahan.

Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z Minang mengatakan, panjangnya tenor KPR maka cicilan yang dibayarkan masyarakat menjadi lebih murah.

"Tapi nanti keputusannya kita sedang kaji. Saya juga sedang rapat dengan Bank Indonesia (BI) dan pihak terkait," katanya.

Meski masih dalam tahap kajian, rekomendasi opsi perpanjangan ini diklaim sudah sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait. 

Nantinya, opsi ini akan dilempar kepada publik untuk disosialisasikan terlebih dahulu sebelum dijalankan.

"Jika ini diterapkan, tentu menteri [PKP] untuk berdialog kepada ekosistem. Setiap kebijakan diturunkan harus disosialisasikan, sehingga setiap kebijakan diturunkan itu masyarakat akan suka," kata dia.

Pada prinsipnya, lanjut Bonny, kemudahan dan pemberian tenor panjang hingga 40 tahun itu sudah dipertimbangkan secara matang. Baik dari sisi perbankan selaku penyalur pembiayaan, hingga stakeholder lainnya termasuk para pengembang perumahan. Termasuk juga perihal masalah batas usia yang diperbolehkan.

Mulai 2025

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan, selama 100 hari pertama Kementerian PKP, akan mempersiapkan skema dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai target tersebut.

"Dalam 100 hari pertama ini juga ada gerak cepat ya, karena data yang ada di Kementerian PUPR sebelumnya, penyediaan rumah tahun ini sampai bulan September (2024) masih sekitar 700 ribuan ya," kata Fahri.

Lalu, untuk memantau perkembangan kepemilikan rumah di masyarakat, Fahri menambahkan bahwa pihaknya sedang mengusulkan mekanisme digital yang dapat membantu pemantauan.

"Jadi kita sedang pantau semua dan sedang mengusulkan satu mekanisme digital untuk memantau pertambahan kepemilikan rumah di tingkat masyarakat," tuturnya.

Mulai Januari 2025, Fahri menegaskan bahwa Kementerian PKP akan mulai mengejar target pembangunan 3 juta rumah per tahun

"Mulai Januari untuk target 3 juta tentunya. Kami berusaha mudah-mudahan dalam sisa bulan ini, dari Oktober, November, Desember, kita coba push sekuat-kuatnya berapa yang bisa kita capai dari sisa pekerjaan Kementerian sebelumnya," ujar Fahri.

Dari segi anggaran, Fahri menyebutkan bahwa APBN 2025 yang awalnya untuk Kementerian PUPR sebesar Rp116,23 triliun akan dibagi ke dua kementerian.

Baca juga: Menteri PKP Minta Izin Jaksa Agung, Gunakan 1.000 Ha Lahan Eks Koruptor untuk Program 3 Juta Rumah

Anggaran ini akan dibagi untuk memenuhi kebutuhan operasional masing-masing kementerian.

"Sekarang itu kan kita mau bagi dua. Nah ini alokasi teknisnya sedang kita bahas juga di dalam, mana yang untuk operasional dan yang lain-lain," ucap Fahri.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu juga menyatakan bahwa menjalankan program 3 juta rumah ini perlu diselaraskan dengan perubahan struktur kementerian yang baru.

Hal itu mengingat Kementerian PKP merupakan pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaham Rakyat (PUPR).

Adapun program 3 juta rumah ini akan dibangun sebanyak 2 juta unit di pedesaan dan 1 juta unit di perkotaan.

"Di desa biasanya dalam bentuk rumah tapak dan di kota karena keterbatasan tanah, kita (bangun) rumah susun atau apartemen dan sejenisnya," pungkas Fahri.