Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, penyaluran subsidi energi disebut masih banyak yang tak tepat sasaran.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, potensi nilai subsidi energi yang tak sesuai peruntukannya sekitar Rp100 triliun per tahun.

"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik Itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun," ucap Bahlil usai menghadiri rapat kerja bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Baca juga: Harga BBM Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Pertamina Dex dan Dexlite.Naik, Pertamax Tetap

Untuk itu, Pemerintah tengah menyiapkan skema untuk memperketat alokasi anggaran energi agar dapat sesuai dengan peruntukannya.

Bahlil mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah melakukan pembahasan, dan dalam beberapa pekan mendatang skema yang dimaksud akan difinalisasi.

Awalnya, Bahlil mengungkapkan, Pemerintahan Prabowo Subianto telah melakukan rapat kerja untuk mewujudkan subsidi energi tepat sasaran.

Hal ini perlu dilakukan, mengingat anggaran subsidi dari APBN nilainya tak sedikit. Sebagai contoh, alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi pada buku tahun 2024 nilainya Rp435 triliun.

"Menyangkut dengan subsidi BBM, kita memang kemarin dalam ratas, Bapak Presiden meminta kita membentuk tim, yang memimpin tim adalah saya sendiri, untuk mengkaji subsidi tepat sasaran," ungkap Bahlil.

"Karena kita tahu, subsidi kita sekarang kan Rp435 triliun di 2024, itu terdiri dari kompensasi dan subsidi, dari Rp435 triliun itu untuk LPG itu Rp83 triliun," sambungnya.

Baca juga: Prabowo Kumpulkan Menteri dan Bos Pertamina, Ekonom Bilang Sudah Saatnya Turunkan Harga BBM

Bahlil melanjutkan, berdasarkan laporan Pertamina, Perusahaan Listrik Negara, hingga Badan Pengatur Hilir Migas, setiap tahunnya potensi penyaluran subsidi yang tak tepat sasaran nilainya sangat besar.

Untuk itu diperlukan formula atau skema agar anggaran subsidi energi ini tak bengkak, alias tepat sasaran.

"Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi," papar Bahlil.