Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Investasi Danantara).

BP Investasi Danantara dikepalai oleh Muliaman Darmansyah, mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Danantara akan mengelola aset 600 miliar dolar AS (kurs Rp 15.840) atau setara Rp 9.504 triliun.

Badan ini akan ini akan menangani investasi pemerintah di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Badan yang disebut-sebut akan menjadi superholding BUMN ini akan menjadi seperti Temasek, badan investasi global yang berkantor pusat di Singapura.

BP Investasi Danantara seharusnya diluncurkan pada 7 November 2024. Namun, rencana tersebut tidak jadi terlaksana karena peluncuran akhirnya akan dilakukan setelah Prabowo kembali dari perjalanan luar negeri selama kurang lebih 16 hari.

Ada tujuh BUMN yang akan berada di bawah pengelolaan BP Investasi Danantara, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT PLN (Persero).

Lalu, PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Selain tujuh BUMN tersebut, Indonesia Investment Authority (INA) juga akan dikonsolidasikan ke BP Investasi Danantara.

Tujuan Pembentukan Danantara

Danantara akan menjadi lembaga pengelola investasi Indonesia yang lebih luas dari anggaran pemerintah.  Tujuan pembentukannya untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara dengan skala besar dan koordinasi yang lebih baik. 

Berdasarkan dokumen profil BP Investasi Danantara yang dikutip dari Kompas.com, Danantara dibentuk untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkualitas selama 5 tahun ke depan. 

Baca juga: Muliaman Pastikan Badan Pengelola Investasi Danantara Berbeda dengan Kementerian BUMN

Danantara juga diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, dengan mengkonsolidasikan aset-aset penting dan mengoptimalkan entitas kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan daya saing global, sekaligus memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mendukung target dan program pemerintah.