Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, satuan tugas (Satgas) Hilirisasi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto akan berfokus pada 36 komoditas.

"36 komoditas karena kalau dari industri kan banyak termasuk di agrikultur juga farmasi juga," kata Airlangga di Hotel Mulia, Rabu (4/12/2024).

Airlangga mengatakan, pemerintah tengah memperdalam soal Satgas Hilirisasi yang diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dia berharap regulasi soal satgas tersebut bakal terbit di bulan ini.

"Ini juga kita sedang memperdalam sedang dibahas di lintas kementerian, diharapkan di dalam bulan Desember ini regulasinya bisa selesai. Kita sudah melihat dari devisa hasil ekspor yang tiga bulan, Itu kita sudah bisa mendapatkan sekitar Rp14 triliun," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku ditunjuk sebagai ketua satuan tugas (Satgas) hilirisasi yang dibentuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kemarin di rapat, Presiden memutuskan membentuk Satgas dan secara kebetulan, yang ditunjuk sebagai Ketua Satgas adalah Menteri ESDM," kata Bahlil dalam acara Indonesia Mining Summit 2024, Rabu (4/12/2024).

Menurutnya, pembentukan satgas hilirisasi untuk mendorong penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Untuk itu diperlukan regulasi yang mendukung iklim investasi yang baik.

"Di Satgas ini, kita akan membuat se-flexibel mungkin dengan tetap tidak menabrak aturan, agar mampu kita merespon berbagai keinginan dari para dunia usaha," tegas Bahlil.

Baca juga: Soal Target Pertumbuhan Ekonomi di Atas 6 Persen, Bahlil: Hilirisasi Minerba Jadi Kunci

Dikatakan Bahlil, Satgas Hilirisasi akan terdiri dari kementerian teknis seperti Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian serta Kementerian Kehutanan.

"Semua akan gabung disitu dalam rangka melakukan kerjanya biar cepat. Karena kalau sendiri-sendiri itu nanti izin-izin dan segala macam akan lama. Dan Presiden maunya cepat. Jadi kita membuat satgas," papar Bahlil.

Baca juga: Prioritaskan Reformasi Ekonomi Sebelum Jalankan Hilirisasi: Hanya Untungkan Oligarki

Bahlil menyebut pembentukan Satgas Hilirisasi akan dicantumkan dalam Keputusan Presiden (Kepres) yang saat ini masih proses.

"Kemarin dalam rapat dengan Bapak Presiden Prabowo baru diputuskan dan ditindaklanjuti lewat Kepres. Kepresnya sekarang lagi dalam proses. Kita tunggu arahan secara teknisnya dari Bapak Presiden Prabowo," jelas dia.