Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menyalurkan hampir 30 ribu unit rumah selama dua bulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu menarik perhatian Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengaku kagum melihat kinerja BUMN spesialis pembiayaan perumahan tersebut.

Baca juga: Penyaluran Kredit BTN di Kuartal III 2024 Naik 11 Persen, DPK Tumbuh di Atas Rata-rata Industri

"Akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus karena bisa mendorong BTN dalam programnya," katanya di sela acara Akad KPR Massal di Pondok Taktakan, Serang, Banten, Kamis (12/12/2024), dikutip dari keterangan tertulis.

"Saya doakan kita semua kompak bekerja sama untuk memberikan perumahan bagi rakyat Indonesia," lanjutnya.

Ara juga mengapresiasi inovasi BTN dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

BTN disebut tidak hanya menyalurkan KPR bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi juga bagi kelompok pekerja informal.

Baca juga: Di Tengah Tantangan Ekonomi, Kredit BTN Tumbuh 11,9 Persen, DPK Naik 14,5 Persen

"Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR," ujar Ara.

Dalam kesempatan sama, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria mengatakan langkah BUMN bersama Kementerian PKP mendorong program perumahan karena program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan masa depan masyarakat Indonesia.

Menurut dia, program yang dijalankan Prabowo adalah program yang menyangkut masa depan, khususnya anak-anak Indonesia.

"Kita punya program Tiga Juta Rumah, program Makan Siang Gratis yang berfokus pada masa depan anak-anak dan keluarga Indonesia," kata Doni.

Ia menambahkan, program perumahan di Indonesia akan dapat berjalan dengan baik karena dukungan penuh dari Kementerian PKP.

Baca juga: Kementerian Perumahan dan BTN Usul Hapus PPN 11 Persen dan PPh 2,5 Persen ke Menkeu

Siapkan 600 Ribu Unit untuk Tahun Depan