Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal berpendapat, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bukan imbas penggeledahan kantor Bank Indonesia (BI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, pelemahan kurs atas dolar AS terjadi pada berbagai mata uang termasuk kawasan Asia dan bukan hanya terjadi di Indonesia saja. 

"Fenomena penguatan Dollar AS memang menjadi bagian dari dampak pemilu AS yang dimenangkan Trump," kata Hekal dalam keterangannya, Jumat (20/12/2024).

Baca juga: KPK Klarifikasi Perkara Dugaan Korupsi CSR BI, Sebut Belum Ada Tersangka

Hekal menyatakan, sebaiknya Bank Indonesia tetap fokus pada penanganan stabilitas nilai kurs melalui berbagai intervensi sembari menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dia juga menegaskan bahwa Bank Indonesia harus lebih intens memantau sentimen ekonomi terkait kondisi geopolitik. 

"Saya justru berharap BI untuk terus menjalankan komitmennya untuk menjaga stabilitas kurs rupiah yang saat ini sudah melemah bahkan melewati nilai pada asumsi makro APBN 2025 yaitu Rp. 16.100 per Dollar," papar dia.

Selain itu, Hekal meminta BI untuk terus menjalankan tupoksinya sebagai bank sentral, melakukan intervensi bila dibutuhkan, demi menjaga stabilitas ekonomi makro. 

"Oleh karena itu penggeledahan KPK di Kantor BI jangan dikait-kaitkan dengan kondisi ekonomi nasional maupun global. Apalagi kasus yang sedang diusut adalah penyelewengan dana CSR yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kondisi perekonomian global," jelas dia.

Adapun sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengonfirmasi adanya penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (16/12/2024) malam.

Baca juga: 2 Peran Yasonna Laoly yang Digali KPK dalam Kasus Harun Masiku

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan, penggeledahan KPK itu atas dugaan penyalahgunaan CSR Bank Indonesia yang telah disalurkan.

"Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta pada 16 Desember 2024. Kedatangan KPK ke Bank Indonesia untuk melengkapi proses penyidikan terkait dugaan penyalahgunaan CSR Bank Indonesia yang disalurkan," ujar Ramdan Denny dalam keterangannya, Selasa (17/12/2024).

Ramdan mengatakan bahwa menyoal dugaan tersebut, Bank Indonesia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwenang yaitu KPK.

"Bank Indonesia menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku, mendukung upaya-upaya penyidikan, serta bersikap kooperatif kepada KPK," papar dia.