Sri Mulyani Ungkap Momen Kehadiran Prabowo di Kemenkeu pada 31 Desember 2024: Mau Lihat Uang
Prabowo adalah presiden pertama yang datang langsung ke Kemenkeu untuk menyaksikan tutup buku tersebut.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap momen Presiden Prabowo Subianto hadir di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 31 Desember 2024.
Pada hari tersebut, Prabowo bersama Sri Mulyani menggelar konferensi pers mengenai detail Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang menjadi hanya untuk barang mewah. Mereka juga mengumumkan sederet paket stimulus ekonomi untuk rakyat.
Sebelum konferensi pers yang digelar sekitar pukul 18.00 WIB itu, Prabowo lebih dulu melihat Sri Mulyani dan jajaran Kemenkeu melakukan tutup buku APBN 2024.
Sri Mulyani mengatakan bahwa Prabowo adalah presiden pertama yang datang langsung ke Kemenkeu untuk menyaksikan tutup buku tersebut.
Baca juga: Prabowo Tegaskan Bahan Pokok Tak Kena PPN 12 Persen
"Untuk pertama kali seorang presiden datang ke Kementerian Keuangan mau lihat tutup buku APBN-nya. Mungkin beliau juga ingin lihat berapa uang akhirnya yang ada di sana," katanya ketika memberi sambutan dalam acara Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025, Kamis (2/1/2025).
Menurut Sri Mulyani, kunjungan Prabowo luar biasa karena itu merupakan kunjungan kerja, bukan kunjungan seremonial.
Sehingga, pada saat itu, para pegawai dan petinggi Kemenkeu tetap bekerja seperti biasa menutup tahun anggaran.
Prabowo juga disebut menyempatkan diri berinteraksi secara langsung dengan pegawai Kemenkeu serta seluruh pejabat di situ dan memberikan arahan.
"Tentunya karena itu adalah sekitar jam 4 sore hingga maghrib kami menyampaikan kepada Bapak Presiden situasi pelaksanaan APBN 2024," ujar Sri Mulyani.
Ia mengatakan bahwa Prabowo meminta dirinya untuk menyampaikan kondisi APBN 2024. Karena ini seharusnya diumumkan dalam konferensi pers sendiri yang digelar Kemenkeu, ia hanya membagikan sedikit.
Sri Mulyani mengatakan APBN 2024 ditutup jauh lebih baik dari apa yang ia laporkan pada semester 1 2024 di DPR dan di sidang kabinet.
Penerimaan negara yang pada semester 1 mengalami tekanan dan kontraksi luar biasa, di semester 2 disebut mulai pulih dan bahkan pada akhir tahun masih tumbuh, meskipun tidak tinggi, cukup baik untuk situasi yang begitu tidak mudah.
"Tumbuh dari tahun lalu meskipun tidak tercapai target karena target 2024 waktu itu dibuat cukup tinggi," ucap Sri Mulyani.
Prabowo di Kemenkeu
Pantauan Tribunnews pada 31 Desember 2024 lalu, Prabowo mendatangi Kemenkeu untuk menghadiri rapat tutup tahun kas negara sekitar pukul 15.51 WIB.
Turun dari mobil Kepresidenan Maung warna putih, Prabowo langsung masuk ke gedung Kementerian Keuangan.
Prabowo tampak didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Tiba di Kemenkeu Prabowo disambut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wamenkeu Thomas Djiwandono.
Usai menghadiri rapat, Prabowo kembali menegaskan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah.
"Saya ulangi ya supaya jelas, kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah," kata Prabowo.
Barang mewah yang dimaksud kata Prabowo, yakni barang dan jasa tertentu yang selama sudah terkena pajak PPN Barang Mewah (PPN Bm).
"Yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu," katanya.
Prabowo mencontohkan barang mewah yang terkena kenaikan PPN menjadi 12 persen diantaranya yakni pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, dan lainnya.
"Kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah," katanya.
Menurut Presiden barang dan jasa yang selain barang mewah tidak terkena dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
Sementara itu untuk barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat tidak terkena dampak kenaikan PPN.
Kebutuhan pokok yang dimaksud yakni yang selama ini diberi fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif PPN 0 persen.
"Saya ulangi, barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, yang selama ini diberi fasilitas pembebasan dari pajak, yaitu PPN 0 persen masih tetap berlaku," katanya.
Barang dan jasa yang mendapat fasilitas pembebasan PPN atau tarif PPN 0 persen tersebut kata Prabowo yakni beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, dan air minum.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.