TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dilakukan secara bertahap.

Menurut dia, karena ini adalah program baru, maka dari itu uji coba dan trial & error akan terus dilakukan.

"Ini program baru. Kami lakukan secara bertahap. Tentu akan ada uji coba, ada trial error, dan lain sebagainya," katanya ketika berbicara dalam acara diskusi bertajuk "Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan" di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Baca juga: Hari Kedua Program Makan Bergizi Gratis, SPPG Palmerah Tak Siapkan Menu Ayam atau Ikan

Ferry menilai sudah banyak negara maju yang menjadikan program serupa MBG sebagai prioritas mereka.

Ia juga menyebut selain menurunkan angka stunting dan malnutirisi, MBG mampu membuka partisipasi ekonomi rakyat seluas-luasnya termasuk koperasi.

Masyarakat bisa berpartisipasi sebagai penyalur bahan baku atau olahan maupun menjadi dapur atau unit pelayanan yang menyediakan makanan bagi siswa dan santri di seluruh Indonesia.

"Harapannya secara berlanjut ini akan makin terus sempurna dan insyaallah harapannya presiden, anak-anak Indonesia kemudian hari akan menjadi anak-anak yang nutrisinya cukup dan mereka akan menjadi tidak stunting lagi," ujar Ferry.

Pada Senin (6/1/2025), program Makan Bergizi Gratis resmi dimulai. Di tahap awal ini, 190 dapur telah beroperasi yang tersebar di 26 provinsi.

“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai."

"Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil dan menyusui, ” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi, Minggu (5/1/2025).

Baca juga: Hari Pertama Makan Bergizi Gratis: Antusiasme Dibayangi Potensi Korupsi

Menurutnya, jumlah dapur tersebut akan terus meningkat setiap harinya.

Hasan Nasbi berharap, target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing daerah.

Adapun dapur-dapur yang siap beroperasi pada tahap awal ini, tersebar di 26 provinsi.