TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan mempekerjakan transmigran sebagai petani demi mencapai target swasembada pangan pada 2027.

Keputusan itu diambil setelah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman melakukan penandatanganan kesepakatan bersama pada Kamis (9/1/2025).

"Kita kerja bersama membangun klaster, membangun episentrum ekonomi baru di desa, yaitu klaster pertanian modern, transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern," kata Amran ketika memberi keterangan pers usai penandatanganan di kantornya.

Baca juga: Pemerintah Siapkan 100 Ribu Transmigran untuk Kelola Food Estate di Kalimantan Hingga Papua

Amran mengatakan, transmigran ini akan disiapkan alat mesin pertanian dari Kementan. Untuk jumlahnya akan disesuaikan dengan jumlah kelompok transmigran yang mengelola lahan.

Contohnya seperti Brigade Pangan yang satu kelompok terdiri dari 15 orang akan mengelola lahan seluas 200 hektare.

Sementara untuk alat mesin pertaniannya, Amran menyebut satu paket untuk satu kelompok memiliki nilai Rp 3 miliar.

Satu paket itu terdiri dari traktor roda 4, traktor roda 2, combine harvester, rice transplanter, pompa air, dan lain-lain.

Amran pun menjamin para transmigran ini bisa memiliki pendapatan minimal Rp 10 juta per bulan, di mana angkanya bisa mencapai Rp 15 juta.

"Nah pendapatannya ada testimoni dari Sabang sampai Merauke itu sudah berpendapatan Rp 15 juta. Ini bukan gaji. Pendapatan Rp 15 juta per bulan bersih," ujar Amran.

Ia mengatakan, di tempat transmigran itu bekerja sebagai petani, juga akan dilakukan hilirisasi produk pertanian agar hasil produksi mereka bisa memiliki nilai tambah.

Baca juga: Wamentrans Viva Yoga: Minat Masyarakat Menjadi Transmigran Sangat Besar

"Jadi itu kita melakukan holistik dari hulu hilir, kita melakukan hilirisasi produk-produknya, sehingga added value-nya bisa melompat 100 sampai 200 persen. Itu kita akan lakukan," ucap Amran.

"Kata kuncinya adalah di sana ada episentrum ekonomi baru, di sana ada kesejahteraan, sehingga orang yang bertransmigrasi, generasi milenial, generasi Z, merasa nyaman," pungkasnya.

Dalam kesempatan sama, Iftitah Sulaiman mengatakan, pihaknya siap berkontribusi dengan menyiapkan tenaga kerja berupa transmigran.

Ia menyebut Kementrans juga akan menggandeng Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyedikan hunian bagi para transmigran yang sudah menjadi petani.

"Rumahnya nanti juga insyaallah akan kami sinergikan dan kolaborasikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kemudian dari Kementerian Pertanian akan memberikan alat pertanian yang sudah berbasiskan teknologi," kata Iftitah.

"Nanti kami akan dibantu terkait dengan manajemennya mulai dari peningkatan skill keterampilannya, terus kemudian juga mulai dari benih, pupuk, sampai dengan masa panennya," lanjutnya.

Iftitah menyebut Kementrans juga akan menggandeng Perum Bulog agar bisa menjadi off-taker produk pertanian para transmigran.

"Secara prinsip kami berdua memiliki kesamaan visi bagaimana ke depan yang diutamakan adalah meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia," jelasnya.

Sebelum penandatanganan kesepakatan ini, Amran dan Iftitah juga pernah mengadakan pertemuan pada Desember 2024.

Kala itu, telah ditentukan bahwa Kementrans akan menyiapkan 100 ribu pekerja yang merupakan transmigran untuk mengelola lumbung pangan atau food estate di beberapa wilayah Indonesia.

Para transmigran ini akan ditempatkan di lima lokasi lumbung pangan yang akan dibangun pemerintah.

"Pendekatannya kita holistik bukan parsial, membangun kawasan sejalan dengan lumbung pangan yang kita bangun di daerah Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan,” kata Amran di Kantor Kementan, dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (17/12/2024).

Amran menjelaskan bahwa dari kolaborasi ini, kawasan pertanian modern akan dikelola oleh tenaga kerja yang disiapkan Kementrans dalam program transmigrasi.

Dengan sistem dan fasilitas yang disiapkan pemerintah, diharapkan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Lewat pertanian modern, Amran memperkirakan transmigran bisa mendapatkan pendapatan dari hasil pengolahan pertanian sebesar minimal Rp 10 juta per bulan.

Menurut Amran, angka tersebut sama seperti yang didapatkan beberapa petani di Merauke dan Aceh.

Ia juga mengatakan bahwa lahan yang dikelola sejalan dengan lahan yang dibangun dalam program optimasi lahan dan cetak sawah dengan fokus utama pada komoditas padi.

“Lahan kan di situ juga, lahan untuk pertanian, oplah, cetak sawah. Kita siapkan 3 juta hektare. Fokus utamanya pada padi, kemudian hortikultura dan perkebunan,” ucapnya.

Iftitah menambahkan, sekitar 100 ribu pekerja hingga 2029 mendatang ditargetkan untuk ditempatkan di lima wilayah lumbungan pangan tersebut.

Khusus wilayah Papua, pemerintah melakukan transmigrasi lokal atau perpindahan penduduk dari wilayah lingkup pulau itu saja.

“Dengan kolaborasi ini, kita mendekatkan tenaga kerja dengan lahan pekerjaannya," kata Iftitah.

Pada lahan-lahan pertanian yang tersedia untuk mencapai swasembada, Kementrans akan menyediakan tenaga kerja beserta perumahannya.