TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengawasan lembaga pengelola investasi yang baru diluncurkan Presiden Prabowo Subianto yakni Daya Anagata Nusantara (Danantara) sempat menjadi sorotan publik. 

Pasalnya Danantara disebut sebut tidak dapat diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketua MPR Ahmad Muzani membantah hal tersebut. Ia mengatakan dalam menjalankan tugasnya, Danantara dapat diawasi. 

Selain oleh lembaga yang diberikan kewenangan pengawasan, namun  juga oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Baca juga: Wamenaker Noel soal Danantara: Orang Hebat yang Kelola, Sudah Tak Lagi Mikir Duit

"Tata kelola dan pengawasannya saya kira akan dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengawasi ini, tapi juga pengawasan yang paling penting juga dilakukan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia," kata Muzani usai menghadiri peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (24/2/2025).

Muzani yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Gerindra tersebut mengatakan bahwa Danantara bukan hanya sebagai lembaga investasi, melainkan juga alat negara untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. 

Hal itu kata Muzani sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Saya kira apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo baru saja pada saat peluncuran danantara cukup jelas, terang bahwa ini adalah, ini bukan hanya sebagai lembaga investasi, tapi juga lembaga alat negara yang akan digunakan untuk menciptakan kemakmuran sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat Indonesia," katanya.

Muzani berharap para pemimpin Danantara merupakan orang yang amanah dan jujur. Karena dana yang dikelola Danantara bertujuan untuk kepentingan rakyat.

"Dan kami berharap siapapun nanti yang akan diberi amanah untuk mengelola dana ini, orang yang amanah, orang yang terpercaya dan memiliki kejujuran yang tinggi karena ini adalah amanah dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia," tuturnya.

Muzani mengatakan Danantara menjadi harapan banyak kalangan untuk mengelola dan investasi Indonesia. Hal itu tampak dari hadirnya para pemimpin Presiden dan Wakil Presiden sebelum Pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Untuk diketahui peluncuran Danantara dihadiri oleh Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi), Wapres Gibran Rakabuming, Wapres ke-13 Ma'ruf Amin, Wapres ke-11 Boediono, dan Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla.

"Itu menunjukkan bahwa ini adalah sebuah lembaga yang diharapkan oleh semua kalangan, semua komponen menjadi pertaruhan bagi masa depan kita. Karena itu kita berharap ada keseriusan, ada kesungguhan, ada amanah dalam pengelolaan lembaga ini," pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, (24/2/2025).

Presiden telah resmi meneken Undang-undang yang menjadi payung hukum lembaga tersebut.